Pendapat Lain tentang “Pemilu”

Assalamu’alaikum wr wb

Saya sempatkan diri untuk melanjutkan kembali komentar dan tanggapan saya tentang masalah keikutsertaan dalam pemilu di PC saya di rumah… agar saya tidak merasa “berhutang” lagi, khususnya terhadap Pak Faidzin ^_^

Saya akan mencoba menurunkan pembahasan ini secara singkat, meskipun ternyata hasilnya cukup panjang ^_^ mudah-mudahan dapat diambil faidahnya, setidaknya sebagai bahan renungan atau perbandingan.

Sekedar informasi, bahwa selama ini saya belum pernah ikut serta dalam pemilu satu kali pun, seingat saya. Dan, pendapat saya terkait keikutsertaan dalam pemilu kali ini pun masih bersifat tentatif, dapat berubah sekiranya saya mendapatkan argumen lain yang lebih kuat, sebagaimana halnya dulu pun saya tidak berpendapat sebagaimana yang sekarang ini ^_^

Sebelum masuk ke dalam pembahasan, saya ingatkan bahwa masalah ini masih debatable di kalangan ulama kita. Syaikh Ibn al-‘Utsaimin pernah ditanya oleh ikhwah dari Indonesia, kalau tidak salah sampai dua kali, apakah kaum muslimin Indonesia ikut serta dalam pemilu atau tidak, dan beliau memfatwakan untuk turut serta dalam pemilu. Namun sebagian ulama lain, semisal Syaikh Muqbil, melarang secara mutlak keikutsertaan dalam pemilu, dengan alasan pemilu dan demokrasi merupakan sistem yang mengandung berbagai macam kebatilan bahkan kekufuran (namun bukan di sini tempat untuk membahas kebatilan sistem demokrasi dan pemilu).

Saya pribadi untuk saat ini cenderung kepada pendapat Syaikh Ibn al-’Utsaimin. Berikut adalah alasannya….

Pada tulisan sebelumnya telah saya sampaikan bahwa keikutsertaan seseorang dalam pemilu tidak melazimkan bahwa yang bersangkutan meyakini demokrasi dan pemilu sebagai sistem yang benar, namun bisa jadi karena pertimbangan maslahat dan mudharat, atau usaha untuk mendapatkan mudharat yang paling ringan.

Sahabat ‘Umar Ibn al-Khaththab berkata, “Bukanlah orang yang berakal itu adalah yang dapat mengetahui kebaikan dari keburukan, namun orang yang berakal adalah yang mampu mengetahui yang terbaik dari dua keburukan.” (periksa misalnya awal-awal kitab Raudhatul Muhibbin, karya Imam Ibnul Qayyim)

Imam Ibnul Qayyim berkata, “Poros syariat dan taqdir (madar asy-syar’ wal qadar), di mana kepadanya lah kembali penciptaan dan perintah (al-khalq wal amr), adalah mengedepankan kemaslahatan yang paling besar, meskipun harus kehilangan maslahat yang lebih rendah daripadanya, serta memasuki kemudharatan yang paling ringan dalam rangka mencegah kemudharatan yang lebih besar.” (periksa misalnya ad-Da` wad Dawa` atau al-Jawab al-Kafi, dan Ahkam Ahl adz-Dzimmah)

Bagaimana penjelasan hal tersebut terkait keikutsertaan dalam pemilu?

Secara realitas, jika Anda tidak ikut serta dalam pemilu, atau menjadi ‘golput’, apakah Anda dapat terlepas dari sistem demokrasi? Jika jawabannya adalah iya, yakni dengan ketidakikutsertaan Anda beserta rekan2 Anda maka pemilu menjadi batal atau Anda dapat terlepas dari sistem demokrasi serta berganti menuju sistem yang lebih baik dan islami, maka saya dengan tidak ragu menyatakan bahwa keikutsertaan dalam pemilu pada kondisi ini hukumnya haram.

Namun pada kenyataannya Anda belum dapat lepas dari sistem demokrasi, baik ikut pemilu maupun tidak. Karena itu, apabila Anda diminta memilih, antara hidup dalam sistem demokrasi yang dipenuhi beragam kejahatan, korupsi, ketidakadilan, penindasan, dll, atau hidup dalam sistem demokrasi yang masih mengandung nilai-nilai kebaikan, seperti kejujuran, keadilan, tidak adanya korupsi, dll, maka manakah di antara keduanya yg akan Anda pilih? Jawabnya tentu Anda menginginkan demokrasi yang di dalamnya lebih banyak mengandung nilai-nilai kebaikan. Jika demikian, lalu apakah Anda akan bersikap apatis, diam berpangku tangan begitu saja dengan tidak ikut serta dalam pemilu, ataukah Anda ikut serta dalam pemilu untuk mendapatkan apa yang diinginkan, yaitu mendapat yang terbaik dari dua keburukan?

Misalkan saja, terdapat komunitas muslim yang hidup dalam negeri kufur dengan penguasa yang kafir. Katakanlah semisal komunitas muslim di Amerika. Komunitas muslim tersebut tidak hijrah karena mereka masih dapat mengerjakan kewajiban agama dan mereka dapat berdakwah. Pada suatu ketika, negeri tersebut mengadakan pemilu. Ada dua kandidat pemimpin yang muncul. Keduanya sama-sama kafir. Namun yang satu sikapnya lebih adil dan lebih toleran terhadap kaum muslimin, sementara yang lain lebih keras permusuhannya terhadap kaum muslimin. Komunitas muslim tersebut, katakanlah jumlahnya sekitar 25% dari total penduduk, dibolehkan untuk memberikan suaranya dalam pemilu.

Sekiranya Anda adalah bagian dari komunitas muslim tersebut, secara jujur, siapakah yang Anda inginkan untuk terpilih jadi penguasa, apakah yang sikapnya lebih toleran kepada kaum muslimin ataukah yang lebih keras permusuhannya? Pertanyaan selanjutnya, maka apakah kaum muslimin akan diam saja, tidak memberikan suara mereka? Padahal dengan jumlah suara kaum muslimin yang cukup signifikan besar kemungkinan mereka mampu menjadikan kandidat yang lebih toleran terhadap kaum muslimin tersebut sebagai penguasa.

Katakanlah kandidat yang lebih keras permusuhannya terhadap kaum muslimin memperoleh 45% suara, sementara kandidat yg lebih toleran memperoleh 30% suara. Apabila kaum muslimin, yg dalam contoh ini memiliki 25% dari total suara, tidak bertindak dan tidak memberikan suara mereka untuk kandidat yang lebih toleran niscaya kandidat yang lebih keras permusuhannya tersebut akan menempati posisi pimpinan, di mana hal ini akan lebih memudharatkan kaum muslimin.

Pada contoh di atas, bagi kaum muslimin yang mengikuti pemilu, dapatkah dikatakan bahwa mereka ridha terhadap kekufuran penguasa berikut sistem yang ada? Jawabnya tentu saja tidak, namun permasalahannya terkait dengan pertimbangan yang terbaik di antara dua mudharat (akhaffudh dhararain).

Hal yang sama dapat dianalogikan untuk pemilu yang akan berlangsung di negeri kita. Meskipun kondisinya sedikit berbeda, namun substansinya tidak keluar dari permisalan di atas. Paham kan cara penganalogiannya? Semoga… ^_^

Selanjutnya… dalam hal ini timbul beberapa pertanyaan yang membutuhkan jawaban:

Mungkin ada yang akan mengatakan bahwa sistem Islam yang kita cita-citakan tidak akan terealisir dengan jalan demokrasi plus pemilu.

Kita katakan bahwa kita sepakat dengan yang bersangkutan. Sistem yang islami dan ideal tidak akan terbentuk dengan cara yang tidak islami. Jika tujuan Anda adalah Jakarta, namun Anda mengambil rute ke Bandung maka Anda tidak akan sampai kepada tujuan.

Namun, kita hidup pada realita dan bukan utopia. Kita menginginkan maslahat yang besar dengan penerapan sistem yang islami dan ideal di masa yang akan datang, namun kita juga harus menolak kemudharatan sesuai kemampuan pada masa yang berdiri di hadapan kita. Jika keduanya memungkinkan untuk dapat dilakukan, maka mengapa tidak dilakukan?

Pertanyaan, siapa yang akan menjamin bahwa orang yang kita pilih itu akan bertindak lurus sebagaimana sebelum ia dipilih? Bukankah ia dapat berubah ketika menerima jabatan?

Jawabnya, wahai Saudaraku, sesungguhnya Allah tidak membebani kita atas apa yang di luar kemampuan dan jangkauan pikiran kita, namun Allah hanya membebani kita dengan apa yang kita mampu. Jika Anda hendak memilih ketua pengurus masjid, misalnya, di mana ketika itu ada dua kandidat, yang satu lebih shalih dan lebih kompeten dibandingkan yang lain (secara track record), maka manakah yang akan Anda pilih? Bukankah tidak wajar jika kemudian Anda memilih yang kurang shalih dan kurang kompeten? Bagaimana jika yang shalih dan kompeten tadi ternyata kemudian berubah di kemudian hari? Hal yang sama juga berlaku pada apa yang kita pilih ketika pemilu.

Jika yang track record-nya lebih baik saja dapat berubah menjadi buruk, maka bukankah besar kemungkinan yang track record-nya lebih buruk akan berubah menjadi bertambah buruk? Namun sekali lagi hal ini di luar kemampuan kita dan kita tidak terbebani untuk itu. Wallahu a’lam bish shawab.

Pertanyaan berikutnya, apakah ini dalam tolong-menolong dalam keburukan, di mana berarti bisa jadi kita mendorong saudara kita untuk masuk ke dalam sistem yang penuh dengan kebatilan, bahkan kekufuran?

Jawab: Mengenai masuknya saudara kita parlemen, maka itu pilihannya (ringkasnya demikian, karena ini kembali membutuhkan kajian khusus yang tidak dibahas di sini). Anda memilih atau tidak memilih ia sudah berniat dan bahkan berbuat untuk masuk ke dalam parlemen (sehingga hal itu sudah masuk dalam catatan amalnya). Yang penting untuk Anda perhatikan dan lakukan adalah bagaimana justru bagaimana mengambil keburukan yang paling ringan untuk mencegah keburukan yang lebih besar, dengan pandangan secara agregat, integral dan komprehensif, dan hal ini tentu bukan termasuk tolong-menolong dalam keburukan, namun justru upaya pencegahan keburukan yang lebih luas.

Pertanyaan selanjutnya, bukankah poros demokrasi berkisar antara mayoritas-minoritas, di mana mayoritas mengalahkan minoritas. Jika kaum muslimin yang baik tersebut adalah minoritas, maka apa gunanya mereka ikut pemilu? Toh mereka akan kalah dan tertelan oleh kelompok mayoritas yang dalam hal ini adalah buruk. Dan, sekiranya kaum muslimin yang baik tersebut adalah mayoritas, bukankah mereka dapat membatalkan pemilu dan sistem demokrasi itu sendiri melalui ketidakikutsertaan dalam pemilu dan kekuatan mereka? (Ini adalah argumen saya waktu menolak pemilu beberapa waktu yang lalu ^_^)

Tidak demikian, wahai Saudaraku, yang Anda sebutkan itu mungkin benar secara teoritis namun pada realita sebenarnya tidak terjadi. Yang jelas, sekali lagi, kita hidup dalam realita dan bukan utopia. Memang benar bahwa dalam sistem demokrasi minoritas pasti akan kalah oleh mayoritas. Dan, adalah benar bahwa pada saat ini yang baik tersebut hanyalah minoritas. Tetapi bukankah ‘kegelapan yang masih memiliki cahaya’ itu lebih baik dibandingkan ‘kegelapan yang benar-benar gulita’? Bukankah ‘cahaya’ yang sedikit tersebut memungkinkan untuk bertambah luas dengan adanya proses interaksi dan dakwah? Meskipun mungkin juga bahwa justru ‘cahaya tersebut itulah yang ditelan oleh kegelapan’. Yang jelas, bukankah keberadaan sedikit orang yang memiliki kebaikan yang menduduki posisi yang strategis itu lebih baik ketimbang seluruh posisi strategis itu dikuasi oleh orang-orang yang buruk?

Demikianlah, wallahu a’lam bish shawab….

Sekali lagi, pembahasan saya kali ini hanyalah terkait dengan ikut serta dalam pemilu, dan sama sekali tidak terkait dengan permasalahan yang terkait dengannya, semisal bagaimana hukum membentuk partai politik, hukum kampanye, hukum masuk dan mengikuti pola serta aturan parlemen, dan lain-lain. Tidak ada konsekuensi logis antara pembahasan saya kali ini dengan hal-hal tersebut, karena masing-masing membutuhkan pembahasan secara khusus.

Wallahu a’lam bish shawab….

Begitulah ‘cuap2’ saya kali ini, semoga ada faidahnya… minimal jadi bahan renungan dan pertimbangan….

NB:
Saya mungkin akan off dari internet sampai akhir Juni dalam rangka mengikuti training

Salam,
Abu Faris an-Nuri

About these ads

49 Komentar »

  1. Abu Ja'far said

    Hhmmm….

    Menarik….buat ana yang awwam ini….

    Jazaakallahu Khoiron Ustadz

  2. Kurniawan said

    Ini percis kaya pemikiran dari para Harokiyun tdkah Antum membaca tenteng Kitab yang Membahas tuntas tentang politik oleh Syekh Malik Rhomdoni. Alasan Antum tentang ikut Pemilu setahu Ana Bahwa kalau kita tidak dipaksa atau kalau kita tidak ikut pemilu kita akan dibunuh maka ada Udzur didalamnya.

  3. johnny said

    Aku sendiri bingung, karena ada ulama yg membolehkan dan ada ulama yang tidak membolehkan, karena demokrasi berasal dr non muslim, bagaiman mau menegakan islam tp dgn cara-cara non islam gitu katanya. Masing2 ulama yg membolehkan dan yg tidak membolehkan punya dalil dan mereka jg melihat mudhorat yg paling ringan.
    Tapi kalo saya mo iku pemilu kalo memang hanya ada 1 partai yang islam, kalo sekarang banyak partai islam, semuanya islam, ada yg menyerukan kami lebih islami kami lebih jujur kami lebih amanah kami lebih adail dan banyak lebih – lebih yang membuat kita terpecah. Dari sisi mana mereka bisa mengatakan lebih – lebih….. Benarkan apa yg disabdakan Nabi Muhammad SAW Islam kan terpecah.
    Akhirnya aku bertanya dalam diriku?? sebenarnya siapa yg mo diperjuangkan ?? Islam atau Partainya. Kalo begini capeedehh.
    Lebih baik mengaji dan belajar jadikanlah islam dalam dirikita, keluarga kita dengan tasfiyah dan tarbiyah Inysa Allah hukum islam akan tegak

  4. Ahmad said

    Janganlah menebarkan pemikiran yang Syubhat…
    Demokrasi HARAM hukumnya menurut para Ulama, baca lagi fatwa fatwa ulama mengenai Demokrasi. Wallaaahu a’lam.

  5. Abu Faris an-Nuri said

    Kepada saudara-saudaraku sekalian, mohon kiranya tulisan saya di atas dibaca secara seksama sebelum memberi komentar….

    Kalaupun memberi komentar, maka yang saya harapkan adalah komentar dengan argumen yang jelas, sebagai masukan dan bahan perbandingan. Misalnya, jika apa yg saya sebutkan berseberangan dg uraian Syaikh ‘Abdul Malik dalam Madarik an-Nazhar, maka mohon disebutkan dalam hal apa, serta bagaimana dalil, argumen, dan sisi pendalilan beliau, sehingga kemudian dapat dikompromisasikan dengan dalil dan kaidah yang ada.

    Siapakah yang memfatwakan bahwa kalau tidak dalam kondisi diancam akan dibunuh maka tidak udzur maka tidak boleh mengikuti pemilu?

    Bukankah pengedepanan sikap ilmiah dan objektifitas merupakan bagian dari manhaj Salaf?

    Sebelumnya telah saya sebutkan tentang fatwa Syaikh Ibnul ‘Utsaimin, lalu saya dukung dan tegaskan kembali fatwa tersebut dengan argumen dan kaidah yang saya ketahui. Jika antum mengatakan saya menyebarkan pemikiran yang syubhat, maka apakah antum berani mengatakan hal serupa untuk Syaikh Ibnul ‘Utsaimin, bahwa beliau adalah penebar pemikiran yg syubhat? Bukankah pendapat saya sejalan dengan fatwa beliau? Adakah saya menyebutkan bahwa demokrasi itu HALAL? Jawabnya, tidak ada! Sebaliknya saya justru menyatakan bahwa demokrasi itu mengandung berbagai kebatilan, bahkan kekufuran.

    Rasanya hal semacam ini merupakan cerminan dari sikap sebagian orang yang berafiliasi terhadap manhaj Salaf, yang terlalu mudah memvonis tanpa menyelidiki yang sebenarnya, tidak possitive thinking (husnuzh zhann) terhadap sesama saudara, juga gambaran dari bagaimana kakunya mereka menyikapi dan mewarnai perbedaan pendapat dan diskusi dengan kata2 yang tidak sepantasnya, tanpa argumen yang semestinya.

    Saya telah membaca semisal buku Tanwir azh-Zhulumat, dan berbagai literatur lainnya tentang demokrasi. Sudahkah antum membaca dan mengetahui fatwa ulama tentang masuk parlemen dan sebagainya? Kalaupun saya sudah membaca fatwa sejumlah ulama, sebagaimana saran antum, maka kemudian apakah saya berkewajiban mengikuti fatwa tersebut (apabila permasalahannya bukanlah ijma’ [konsensus] ulama)?

    Semoga Allah menghilangkan fanatisme dan belenggu taqlid yang mungkin masih merantai pemikiran kita, sehingga kita senantiasa memiliki argumen, dalil dan kaidah yang jelas ketika mengambil sikap, atau mengkritisi pemikiran dan pendapat orang yang berbeda dg kita.

    Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Wallahu a’lam bish shawab.

    Salam,
    Abu Faris an-Nuri

    NB: Sejujurnya, sebenarnya saya malas menanggapi komentar-komentar yang semacam ini, tapi yah… semoga saja hal ini ada manfaatnya.

  6. Abu Umair As-Sundawy said

    Pak Ustadz Abu Faris,santai aja Pak :p

    Sebagai catatan dari Admin :

    Sebagaimana umumnya komunitas, selalu ada individu yang melakukan
    keluwesan dengan kritis,terlepas dari fanatisme atau taqlid,senantiasa menelesuri akar-akar kaidah mencoba menguak bagaimana ahli ilmu berujung pada suatu pendapat.Tapi perlu diingat selalu saja juga akan ada individu yang melihat yang seperti ini sebagai penyimpangan,sikap yang tidak istiqamah, penebar syubuhat, penentang fatwa ulama,dsb

    Ikhwah yang istilahkan saja,”teguh pendirian berbaris rapi” dengan pendapat “mayoritas ikhwah”, inipun tidak bisa kita mutlakkan serta merta mengatakannya kaku dan merasa benar sendiri..dsb.Boleh jadi,sebatas kemampuannya telah menelaah, hanya saja penyampaiannya kurang pas ketika berkomentar :p

    Dilain sisi,kita yang sedang belajar bersikap “ilmiah” dan mencoba menjadi “Muttabi’ yang berkualitas”,janganlah juga langsung dihajar dengan dianggap tak istiqamah,penebar syubhat,kadang malah dituduh munafiq, jauh dari iman, mencari kemudahan untuk diri sendiri,dsb

    Saya memasukkan dalam blog ini sudah terpikir jauh akan hal seperti ini.Bahkan yang lebih parahnya :p Dan terbukti,sebagian komentar masuk, ada yang langsung saya delete.Itulah sebabnya saya masukkan dalam kategori Diskusi Milis agar bisa berkembang dalam tataran argumen yang sehat.Sebagian saudara-saudara kita “belum terbiasa” akan hal-hal seperti ini (perlu survei statistik? hehehe).

    Mudah-mudahan ikhwah di milis jika hal-hal seperti ini teralami , tidak lantas mati dalam menulis,berpendapat,mendiskusikan sesuatu,dsb sepanjang sesuai koridor yang benar.:p

    Admin
    Abu Umair As-Sundawy

  7. Ayu Puspita said

    Saya baca artikel tentang aqidah tauhid di http://aqidahtauhid.blogspot.com (Mohon Pak Abu Faris bisa penjelasan artikel tersebut dari sudut pandang salafy). Kalo yang saya tangkap dari penjelasan2 di artikel tersebut, meyakini demokrasi dan semua perangkatnya itu (termasuk pemilu) hukumnya syirik, kalaupun TERPAKSA ikut pemilu berarti selemah2nya iman. Di Indonesia ikut pemilu belum diwajibkan, berarti lebih aman kalo kita menghindari syirik dengan tidak ikut pemilu.

    Mohon penjelasan

  8. johnny said

    Assalamualaikum
    Saya baca dan saya fahami tulisan USTADZ,
    Pertama :bukankah masih ada pendapat dari ulama yang memfatwakan haram ikut pemilu seperti yang Ustadz tuliskan dalam diskusi milis ini seperti pendapatnya Syaikh Muqbil.
    Seharusnya untuk menjadi jelas dan terang sehingga tidak ada syubhat dalam diskusi ini harus disertakan juga fatwa ulama yg secara jelas mengharamkan pemilu.
    Kedua : Apakah Ustadz beranggapan bahwa ulama yang mengharamkan pemilu tidak mempertimbangkan maslahat dan mudharat, atau usaha untuk mendapatkan mudharat yang paling ringan?
    Ketiga : Seperti yang Ustadz tuliskan bahwa hal ini masih ada perdebatan pada ulama, sekarang saya setuju dengan argumen yang ustadz tuliskan karena ada dalil – dalil dari ulamaSehingga yang saya bertanya , partai apa yang ustadz pilih dalam mengikuti pemilu atau sekurangnya yang bisa Ustadz diskusikan dalam milis ini jangan hanya teori mengikuti pemilu yang ustadz tampakan karena kenyataanya sekarang ini sudah banyak kan partai islam ? bukankah hal ini harus Ustadz jelaskan juga dalam diskusi milis ini agar dapat kita ketahui mana partai yang memperjuangkan islam. Begitu banyak partai islam, mana yang dapat memberikan maslahat yang dinginkan sesuai islam.

    SILAKAN BACA DAN FAHAMI NASEHAT SYAIKH DIBAWA INI :
    Nash Faks Syaikh Al-Albani Kepada Partai FIS Aljazair
    Bismillahirrahmanirrahim
    Segala puji hanya bagi Allah semata, kami memuji-Nya, memohon pertolongan serta meminta ampunan kepada-Nya. Kami berlindung kepada Allah dari kejelekan diri kami dan dari keburukan amal kami. Barangsiapa diberi hidayah oleh Allah niscaya tiada seorangpun yang dapat menyesatkannya, dan barangsiapa yang disesatkan oleh-Nya niscaya tiada seorangpun yang dapat memberinya petunjuk. Saya bersaksi bahwa tiadailah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya. Dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya.
    Amma ba’du,
    Kepada Lajnah Dakwah Dan Bimbingan Massa Partai FIS
    Wa `alaikum salam wa rahmatullah wa barakaatuhu
    Wa ba’du,
    Pagi hari ini, Selasa 18 Jumadil Akhir 1412 H, saya telah menerima surat yang kalian kirimkan melalui faks. Saya telah membacanya dan telah memahami pertanyaan-pertanyaar seputar pemilu yang menurut kalian akan dilaksanakan pada hari Kamis, yakni besok lusa. Kalian berharap agar saya segera memberikan jawaban. Maka dari itu, saya bergegas rnenuliskan jawabannya pada malam Rabu agar bisa selekas mungkin dikirimkan kepada kalian melalui faks esok harinya insya Allah. Saya menyampaikan terima kasih karena kalian telah berbaik sangka kepada kami dan atas pujian kalian yang sebenarnya tidak layak kami terima. Saya memohon kepada Allah semoga kalian diberi taufik dalam berdakwah dan dalam memberi bimhingan kepada umat.
    Sekarang, inilah jawaban saya terhadap pertanyaan kalian sesuai kemudahan yang telah Allah berikan kepada saya dengan mengharap petunjuk Allah, semoga saya ditunjukkan jalan yang benar dalam memberikan jawaban ini:
    Pertanyaan pertama: Bagaimana hukum syar’i mengenai pemilu (parlemen) yang akan kami ikuti dalam rangka usaha mendirikan negara Islam atau khilafah Islam?
    Jawab: Suasana paling membahagiakan kaum muslimin di negeri mereka ialah ketika bendera Laa Ilaaha Illallah dikibarkan dan hukum Allah dijalankan. Sudah barang tentu setiap muslim menurut kemampuan masing-masing harus berjuang menegakkan negara Islam yang berdasarkan hukum Allah dan sunnah Rasul-Nya menurut manhaj Salafus Shalih. Sudah diyakini oleh setiap cendekiawan muslim bahwa hal itu hanya bisa diwujudkan dengan ilmu yang bermanfaat dan amal shalih.
    Sebagai langkah pertama, para ulama hendaklah melaksanakan dua perkara penting berikut ini:
    Pertama, Mengajarkan ilmu yang bermanfaat kepada kaum muslimin di lingkungannya. Alternatif satu-satunya adalah membersihkan ilmu yang mereka warisi dari para pendahulu dari segala bentuk syirik dan ajaran paganisme yang telah membuat mayoritas umat Islam sekarang tidak lagi memahami makna kalimat Laa ilaaha illallah. Kalimat thayyibah ini memberi konseksuensi wajibnya mengesakan Allah dalam beribadah hanya kepada-Nya semata tiada sekutu bagi-Nya. Tidak meminta bantuan kecuali kepada-Nya, tidak menyembelih kecuali untuk-Nya dan tidak bernadzar kecuali karena- Nya. Dan menyembah-Nya hanya dengan tata-cara yang telah disyariatkan oleh Allah melalui lisan Rasul-Nya, itulah konsekuensi kalimat syahadat Muhammadur Rasulullah.
    Sebagai konsekuensinya, para ulama harus membersihkan kitab-kitab fiqih dari pendapat-pendapat dan ijtihad-ijtihad yang bertentangan dengan sunnah Nabi, agar ibadah mereka diterima oleh Allah. Mereka juga harus membersihkan sunnah Nabi dari hadits-hadits dhaif dan maudlu’ yang sejak dahulu telah disusupkan ke dalamnya. Mereka juga harus membersihkan tingkah laku dan etika menyimpang yang terdapat dalam ajaran tarikat-tarikat sufi, misalnya berlebih-lebihan dalam ibadah dan kezuhudan dan masalah-masalah lain yang bertentangan dengan ilmu yang benar.
    Kedua, hendaklah mereka mendidik diri sendiri, keluarga dan kaum muslimin di lingkungan mereka dengan ilmu yang benar. Dengan demikian, ilmu mereka akan berguna dan amal mereka akan menjadi amal yang shalih, seperti yang difirmankan Allah:
    Katakanlah: “Sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku: “Bahwa sesungguhnya Ilah kamu itu adalah Ilah Yang Esa”. Barangsiapa rnengharap perjumpaan dengan Rabbnya maka hendaklah ia mengerjakan amal yang salih dan janganlah ia mempersekutukan seorangpun dalam beribadat kepada Rabb-rr.ya “. (QS. Al-Kahfi : 110)
    Bila terdapat segolongan kaum muslimin yang melaksanakan gerakan tashfiyah dan tarbiyah yang disyariatkan ini, niscaya tidak akan ada lagi di tengah mereka orang-orang yang mencampuradukkan cara-cara syirik dengan cara-cara syar’i. Karena mereka memahami hahwa Rasulullah telah membawa syariat yang paripurna, lengkap dengan pedoman dan wasilahnya.
    Salah satu pedoman tersebut adalah larangan menyerupai orang- orang kafir, misalnya mengambil metode dan sistem mereka yang sejalan dengan tradisi dan adat mereka. Sebagai contoh, memilih pemimpin dan para anggota parlemen melalui pemungutan suara. Cara-cara seperti ini sejalan dengan kekufuran dan kejahilan mereka yang tidak lagi membedakan antara keimanan dan kekufuran, antara yang baik dan yang buruk, antara laki-laki dan perempuan, padahal Allah telah berfirman:
    Maka apakah patut Kami menjadikan orang-orang Islam itu sama dengan orang-orang yang berdosa (orang kafir) ? Mengapa kamu (berbuat demi¬kian); bagaimanakah kamu mengambil keputusan? (QS. Al-Qalam 35-36)
    Dan Allah berfirman:
    “Dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. ” (QS. Ali Imran 36)
    Demikian pula, mereka mengetahui bahwa dalam usaha menegakkan negara Islam, Rasulullah sawt shalallahu ‘alaihi wasallam mengawalinya dengan dakwah tauhid dan memperingatkan mereka dari penyembahan¬-penyembahan thaghut. Lalu membimbing orang-orang yang menyambut dakwah beliau di atas hukum-hukum syar’i, sehingga kaum muslimin merasa bagaikan tubuh yang satu. Bila salah satu anggota tubuh merasa sakit maka seluruh tubuh turut merasakan demam dan tidak dapat tidur. Sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadits shahih. Tidak ada lagi di tengah mereka orang-orang yang terus-menerus melakukan dosa besar; riba, zina dan mencuri kecuali segelintir orang saja.
    Barangsiapa benar-benar ingin mendirikan negara Islam, jangan-lah ia mengumpulkan massa yang pemikiran dan perilakunya saling bertentangan satu sama lain, seperti yang dilakukan oleh partai-partai Islam dewasa ini. Namun terlebih dahulu harus menyatukan pemikiran dan paham mereka di atas prinsip Islam yang benar, yakni berdasarkan Al-Qur’an dan As-Sunnah di atas pemahaman Salafus Shalih seperti yang telah diuraikan di atas, saat itulah berlaku firman Allah:
    Dan di hari itu bergembiralah orang-orang yang beriman, dengan pertolongan Allah (QS. Ar- Ruum : 4-5)
    Siapa saja yang menyimpang dari metode tersebut dalam mendirikan negara Islam dan mengikuti metode orang kafir dalam mendirikan negara mereka, maka perumpamaannya seperti orang yang berlindung dengan pasir yang mendidih dari panasnya api! Cara semacam itu jelas salah -jika tidak boleh disebut dosa- karena menyalahi petunjuk Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasallam dan tidak menjadikan beliau sebagai contoh teladan. Sedang Allah berfirman:
    Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahrnat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. (QS. Al-Ahzab 21)

  9. Muhammad Dhoniy Al Palembani said

    Assalamu’alaykum

    yaa Akhi…
    Kalau kita sibuk membicarakan hukum berdemokrasi itu halal atau haram. Maka kita kembali ke “tinggalkan apa yang meragukan kamu pada apa yang tidak meragukan” da ma yuribuk ila ma la yuribuk” Al hadist
    Demokrasi adalah syubhat,dia mendekati haram kalo kita tidak tahu. Misal ada org yang awam bingung apakah memakan Babi itu haram atau halal hukumnya,dia ragu krn keterbatasan ilmu agamanya,ini menjd syubhat bagi dia,meragukan bagi dia,maka sebaiknya dia tinggalkan memakan itu. Maka sebaiknya kita tinggalkan melakukan pemilu jika berdemokrasi,bukan kah Rasullullah telah mencontohkan politik yang paling baik. Yaa akhi,tinggalkanlah Pemilu, biar kita tidak terjerumus dalam hal2 yg syubhat.
    Syukron

  10. abu abdirahman said

    assalamu’alaikum…
    ustadz mengatakan tentang pemilu bahwa masalah ini masih debatable di kalangan ulama kita…ana mohon ustadz untuk memaparkan kedua pendapat tersebut…
    jazakallohu khair…

  11. akusumo said

    saya senang dengan diskusi yang ilmiah, berbobot, dan cerdas….suatu langkah yang mutlak diperlukan untuk menguak kebenaran.apa yang dilakukan oleh Abu Faris merupakan suatu penalaran yang sehat dan saya tidak melihatnya memiliki muatan taqlid, pengingkaran terhadap Qur’an dan sunnah, maupun menyodorkan perkara syubhat pada khalayak.
    sebab orang yang berniat mencari kebenaran dia akan mengambil kebenaran itu dari manapun datangnya. memposisikan diri pada tempat yang netral. berusaha mengkaji berbagai pendapat yang ada. hingga akhirnya mengambil keputusan untuk dirinya sendiri….karena setiap orang akan dihisab sendiri-sendiri….
    salah satu karakter seorang muslim yang diperlukan saat ini adalah kafa’ahnya dalam mencermati dunia kontemporer. sebab di zaman ini kita banyak kemukan kasus yang sama sekali tidak ditemukan sejarahnya dalam sunnah nabi maupun sejarah panjang kaum muslimin. baik di bidang ilmu keduniawian (biologi, kedokteran, sosial, politik, antropologi, dan lain-lain) maupun realitas-realitas yang terjadi dan mengikat hadapan kaum muslimin.misalnya pmerintah yang beragama Islam tapi tidak menegakkan hukum Islam.
    di sini saya tidak akan menukil pendapat atau fatwa salah satu ulama…karena saya pikir siapapun dapat melakukan itu untuk mendukung idenya…gagasan yang diakuinya benar…dan mesti kita hargai itu..
    tapi di sini saya justru mendorong semua yang hadir membaca untuk tidak memilih fatwa ulama hanya karena “dia ulama saya”
    di sini juga saya mengajak siapapun yang membaca untuk mampu berpikir strategis….untuk kepentingan kaum muslimin..
    karena siapa tahu para ulama di suatu daerah mengharamkan/tidak mendukung pemilu dan keiutsertaan dalam demokrasi karena beliau sendiri tidak merasakan pahitnya dalam hidup d negara yang tidak menjadikan kitabullah dan sunnah nabi jadi acuan utama….
    bisa jadi bila salah seorang ulama jika berpindah mukimnya lalu mereka merubah pendapatnya setelah mereka merasakan langsung perkara yang dulu diselisihinya
    bukannya saya menyalahkan argumen dan dalil mereka…tapi saya sedikit meragukan kemampuan mereka dalam membaca wacana dan kebutuhan kontemporer. sya menulis ini tanpa sedikitpun mengurangi rasa hormat pada mereka.
    dan menurut saya tidak ada syubhat dalam hal ini….dengan mengkaji dalil-dalil dan pendapat yang ada di kalangan ulama. saya berkesimpulan bahwa keikutsertaan dalam demokrasi merupakan hal urgen ketika kita dapat memetakan siapa (partai) yang benar-benar memihak Islam.
    dan ketika kita absen…..orang kafir dan munafik itu bersorak…

  12. komarudin01 said

    Assalaamu’alaikum

    Bang, menurut saya tulisan antum berbicara dalam tataran teori saja.
    Hujjah antum memiliki beberapa dasar, yang jika dasarnya runtuh, maka runtuhlah pendapat antum.

    Pertama, para ‘ulama berbeda pendapat tentang hukum ikut pemilu
    >> Baik, saya sependapat dg antum

    Kedua, ikut pemilu tidak melazimkan kita mendukung pemilu
    >> Saya sepakat hal tersebut tidak melazimkan.
    Tetapi jadi sulit ketika kita mendakwahkan agar tata-cara pengangkatan penguasa sesuai syari’at -nota bene pemilu tidak termasuk-, kita dapat dipertanyakan keistiqomahan kita oleh orang awam, mengapa tetap ikut pemilu.

    Ketiga, ikut pemilu jika diketahui mafsadah dan manfaat-nya secara jelas.
    >> Walhal di Indonesia tidak terjadi
    Dasar inilah yg menurut saya akan meruntuhkan pendapat antum.
    Karena dasar ini sulit sekali diterapkan di Indonesia.
    sekarang saya sulit sekali menimbang mafsadah dan mudharat antara pilihan2 yg ditawarkan. Menurut saya, ini memerlukan pemahaman yang dalam serta membutuhkan analisa orang2 yg mumpuni di bidangnya -ustadz2 dalam kata lain-.
    malah, dengan berbekal berita yg disampaikan kpd saya di kalangan pemerintahan DKI Jakarta, partai asuhan IM di Indonesia juga tidak kalah buruk. Lantas, bagaimanakah saya bisa memilih?

    Sedikit note:

    1. menurut saya, hujjah antum dengan mengutip perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu ‘anhu adalah kurang tepat. Konteks perkataan Umar adalah untuk perkara2 umum yg bisa dipahami dengan akal yg sehat, sedangkan pemilu ini adalah termasuk perkara ijtihadiyyah [menentukan mafsadah dan mudharat dari dua pilihan yg kabur adalah ijtihadiyyah -tolong koreksi jika salah-]. Tidak semua orang-orang yg berakal diberi hak untuk mencampuri perkara ijtihadiyyah.

    2. Tidak ikut serta dalam pemilu tidak melazimkan kita berpangku tangan. Kita hanya berlepas diri dari proses pemilihan. Tetapi ketika penguasa sudah terbentuk, kita bisa berkontribusi layaknya seorang muslim lainnya.

    3. Antum terlalu mudah mengambil sebuah contoh di Amerika
    Contoh tersebut terlalu mendukung pendapat antum.
    Bagaimana mungkin contoh tersebut bisa dianalogikan dengan keadaan di Indonesia?

    4. Sayang sekali ketika mencontohkan tentang pemilihan pengurus masjid, antum langsung memposisikan hukumnya pemilihan langsung tersebut sah-sah saja.
    Sebaiknya antum terlebih dahulu mengusahakan adanya jalan syar’i untuk hal tersebut.
    Misalkan, antum bisa sarankan kepada jama’ah masjid untuk menyerahkan permasalahan ini kepada para tetua, bukan dipilih langsung.

    5. terkait dengan pernyataan antum:
    bukankah ‘kegelapan yang masih memiliki cahaya’ itu lebih baik dibandingkan ‘kegelapan yang benar-benar gulita’?
    sekali lagi antum langsung memvonis.
    Menurut saya ini adalah hukum turunan, bukan hukum dasar.
    Jadi tidak bisa dikatakan seperti itu.
    malah bisa berlaku juga:
    bukankah ‘kegelapan yang masih memiliki cahaya’ itu bisa hilang cahayanya jika ditutup dengan kegelapan yg lebih besar?
    walhasil tidak layak berhujjah dengan hal tersebut

    saudaramu,
    komar

    nb: kapan nih saya diundang makan pempek?
    hehe…

  13. Abu Faris an-Nuri said

    Wa’alaikumussalam wr wb

    Syukran wa jazakumullahu khairan ya akhanal karim atas tanggapan dan komentar ilmiahnya…

    Sebelum menanggapi, izinkan saya mengucapkan selamat menjadi ‘pengantin baru’: Barakallahu lak wa baraka ‘alaik wa jama’a bainakuma fi khair… (better late than never khan? :p) Ternyata antum menghilangkan status ‘jomblo’ lebih cepat dari dugaan saya, hehe… bukan su-uzh zhann loh ya… (maapp, semoga kawan saya di blog ini tidak tersinggung… :p)

    Berikut ini saya mencoba sedikit menanggapi yah… :p terhadap tulisan antum yg sistematis dan luar biasa… pokoke te o pe be ge te (baca: top bgt [banget]) dah…
    Oke, singkat saja ke inti dan pointers permasalahan:

    Memang benar, bahwa apa yg saya sebutkan di atas terkait adalah dalam tataran teoiritis, dan implementasinya tentunya disesuaikan dan tergantung pada situasi dan kondisi yg bersifat relatif, dinamis dan tidak statis, baik dari sisi objek yang hendak dihukumi maupun subjek yg akan menghukumi.

    Terkait dg ‘dasar yg hendak diruntuhkan’ (wuih, seremm…) ^_^:

    Untuk point kedua: Perkataan antum ‘sulit’ tentu tidak dapat dijadikan sbg argumen. Dan keraguan yg timbul di benak orang awam itu akan hilang apabila mendapatkan penjelasan yg memadai. Hal tersebut mungkin hampir serupa dengan penjelasan tentang pembedaan menghukumi antara pengafiran/pembid’ahan perbuatan dan pelakunya (hukm an-nau’ dan hukm al-’ain). Tentunya pembedaan tersebut bukanlah sebuah inkonsistensi atau ‘ketidakistiqamahan’ namun karena adanya pertimbangan faktor-faktor eksternal yg menimbulkan konsekuensi pembedaan.

    Untuk point ketiga: Apabila dikatakan ‘teori’ yg saya sebutkan itu tidak ‘applicable’ untuk Indonesia secara mutlak, maka saya tentu sangat tidak sepakat, namun apabila dikatakan bahwa hal itu kadang-kadang tidak ‘applicable’ untuk kondisi Indonesia, maka saya sepakat. Sebagaimana yg saya sebutkan sebelumnya bahwa implementasi hal tsb terkait dg penilaian situasi dan kondisi.

    Terkait dg note:
    1. Ucapan Sahabat ‘Umar sifatnya mutlak, yg menjadi acuan dasar dari hal tsb adl pertimbangan maslahat dan mudharat, hal ini tentu saja terkait dg akal sehat dan juga merupakan bentuk dari ‘ijtihad’ (pake apostrof). Justru org yg lebih berakal adl yg tetap mampu mencari yg terbaik dari dua keburukan yg mungkin samar bagi banyak orang. Hal ini justru sangat relevan dg tema yg sedang dibicarakan. Hanya saja, tidak dapat diingkari bahwa memang tidak semua orang mampu melakukan hal tersebut. Dan, setiap orang hanyalah dibebani sesuai dengan kemampuannya.

    2. Makna berpangku tangan yg saya maksud dalam hal ini adalah makna yg khusus, yaitu tidak ikut pemilu sementara yg bersangkutan melihat bahwa ada maslahat dalam keikutsertaannya. Tentu saya tidak sedang menuduh para Ustadz dan Da’i mendakwahkan tauhid sbg orang2 yg berpangku tangan, bahkan saya berkeyakinan penuh bahwa mereka adalah salah satu motor perubahan positif dalam masyarakat.

    3. Yg saya sebutkan adalah permisalan suatu negara kafir semisal Amerika (bukan Amerika itu sendiri). Inti dari contoh yg saya sebutkan tsb adl untuk menegaskan pentingnya pertimbangan maslahat-mudharat dalam hal ini, serta bahwa tidak ada konsekuensi logis atau kontradiksi antara ikut pemilu dan meyakini kebatilan pemilu atau bahwa sistem demokrasi merupakan sistem kufur. Selanjutnya, apabila untuk memilih salah satu dari dua pemimpin yang kafir, dalam permisalan di atas, saja masih dapat diakomodir, maka apatah lagi dengan memilih pemimpin yg masih muslim, maka tentu lebih dibolehkan (qiyas aulawi), selama dengan pertimbangan maslahat-mudharat yang matang.

    4. Terkait contoh pemilihan pengurus masjid, maka saya sama sekali tidak menyebutkan bahwa pemilihan tersebut sebaiknya dilakukan sebagaimana pemilu (voting). Contoh itu saya bawakan terkait dg penjelasan mengenai bahwa yang ‘dibebankan’ kepada kita adalah untuk memperhatikan track record dari orang yg kita pilih, dan bukan apa yang akan terjadi setelah pemilihan.

    5. Terkait dengan kemungkinan yang antum sebutkan, maka juga telah saya sebutkan sebelumnya di atas.

    Demikian kira2 tanggapan saya… ^_^

    Barakallahu fikum….

    NB: Tentang acara makan pempek, mungkin jawaban yang dapat saya berikan untuk saat ini adalah: in sya-aLlah kapan2 dech… :p

    Salam,
    Abu Faris an-Nuri

  14. Ahmad Ridha said

    Assalaamu’alaykum, Ust. Abu Faris

    Tulisan antum telah disalahgunakan menjadi sebuah artikel berjudul “Bila Ustadz Salafy “mendukung” PEMILU….” Mungkin baik juga jika antum bisa bergabung dan meberikan penjelasan.

    http://myquran.org/forum/index.php/topic,25177.0.html

    Barakallahu fiik.

  15. Abu Faris an-Nuri said

    Wa’alaikumussalam warahmatullah wabarakatuh, ahlan wa sahlan Akhil Fadhil… wa fika barakaLlah…

    Saya tidak dapat memberikan komentar pada situs dan forum tersebut, karena registrasi dan lain sebagainya di forum tersebut diblok oleh IT kantor saya.

    Terkait dg judul yg dikutip di atas, maka rasanya telah jelas dari apa yg saya sebutkan di atas bahwa judul tersebut tidak tepat. Sebab saya telah menyatakan bahwa sistem pemilu dan demokrasi, mengandung berbagai macam kebatilan, bahkan kekufuran. Karena itu, adalah tidak tepat kiranya untuk dikatakan bahwa saya mendukung pemilu (sebagai suatu sistem).

    Meskipun sistem pemilu yg ada saat ini bukanlah sistem yg benar dan ideal, namun tetap dibutuhkan pertimbangan maslahat-mudharat atau mengambil mudharat yg paling ringan untuk memilih ketidakikutsertaan/keikutsertaan dalam pemilu, di mana secara realitas suka atau tidak suka memang kita hidup dalam sistem demokrasi. Selanjutnya, menurut saya, secara umum (sekali lagi: secara umum) keikutsertaan dalam pemilu untuk saat ini adalah lebih maslahat dibandingkan meninggalkannya. Demikianlah kira2 inti yg saya sampaikan di atas, dan rasanya hal itu cukup jelas bagi yg membacanya.

    Regards,
    Abu Faris an-Nuri

  16. Abu Umair As-Sundawy said

    Saya sudah mengirim Private Message kepada moderator myQuran.Mudah-mudahan dikabulkan untuk melock atau menghapus judul atau isi diskusi tersebut.Kalaupun tidak,setidaknya konfirmasi antum diatas sebagai klarifikasi jikalau penyalahgunaan judul artikel baik isinya atau pengatasanamaan penulis artikel atau komunitas milis salafyITB, semakin “liar” :p

    Salam,
    Admin

  17. Sikap Ustadz Abu Faris an-Nuri di atas sangat tepat, dan saya yakin demikian pula pemahaman kebanyakan teman aktivis partai dakwah saya saya jumpai.

    Sikap partai dakwah yang masuk parlemen pun, karena menggunakan kaidah yang sama, dan sejalan dengan apa yang difatwakan oleh beberapa ulama besar, termasuk Lajnah Da’imah. Apakah partai tersebut lahir batin mendukung sistem demokrasi yang sekarang? Saya yakin tidak, mereka hanya memanfaatkan sistem yang ada sekarang untuk melakukan berbagai perbaikan.

    Adalah keliru, misalnya ketika partai dakwah tersebut meminta dukungan, diartikan bahwa partai dakwah tersebut membolehkan demokrasi dan pemilu dengan seboleh-bolehnya.

    InsyaAllah dengan ukhuwah Islamiyah, kita bersama-sama melakukan perubahan di berbagai lini, di level pribadi, keluarga, di pemerintahan, di bidang pendidikan, ekonomi, teknologi. Sehingga semakin lama, tidak kita jumpai, selain ada nikmat berIslam di Indonesia khususnya dan dunia umumnya.

    Ps. Saya rasa penulis di MyQuran sudah cukup adil, untuk memberikan informasi, mana yang tulisan Ustadz Abu Faris, mana yang opini pribadi penulis yang tampaknya merujuk ke Ustadz Ahmad Sarwat. Saya rasa yang perlu dikritik adalah judulnya yang saya rasa kurang sesuai. Harap kita semua berlaku adil disini, karena adil lebih dekat ke takwa.

  18. Sepertinya moderator myQuran sudah melaksanakan permintaan dari Admin SalafyITB, threadnya sudah didelete, patut disayangkan memang, karena ada beberapa diskusi menarik disana.

    Apakah Ustadz Abu Faris juga keberatan dengan artikel di http://perisaidakwah.com/index.php?option=com_content&task=view&id=43&Itemid=31
    ? Saya rasa di situ tersebut, judulnya “Berinteraksi di Dunia Politik ?” sudah cukup adil. Dan sebagai informasi, yang memposting ke myquran, bukan admin perisaidakwah.

    Wallahua’lam.

  19. Abu Faris an-Nuri said

    In sya-aLlah saya tidak berkeberatan, karena apa yg dikutip di sana adalah memang apa yg saya tuliskan, adapun di luar tulisan saya maka itu adalah hak yg bersangkutan.

    Selanjutnya, tadi saya tertarik dg profil singkat Ustadz M. Ula (mohon maaf saya lupa nama lengkapnya), khususnya yang terkait dengan pendidikan dan tahfizh al-Qur`an anak-anak beliau. Dapatkah kiranya hal tersebut dikirimkan ke email saya: abu_faris_iwan@yahoo.com

    Regards,
    Abu Faris an-Nuri

  20. Assalamu’alaikum ust. Abu Faris.

    Afwan ustadz, dalam perkataan admin perisai dakwah terdapat kata kata yang ana ragukan jika ustadz sependapat dengannya. Afwan sekali lagi afwan, bukan ana menggurui atau memvonis ustadz, ana hanya berharap ustadz memberikan penjelasan tentang tambahan yang kutipan dan pemotongan kutipan antum apakah sudah sesuai dengan maksudnya. Karena terkadang sebagaimana kita tahu banyak sekali orang yang memotong ucapan ulama dan kemudian di gunakanan untuk membenarkan maksudnya. Padahal maksud ulama tidak seperti yang dimaksud penukil.

    Berikut contohnya perkataan adminnya:

    “Sayangnya, orang-orang shalih yang percaya kepada Allah dan paham kitab suci, umumnya malah lari menghindar dari dunia politik. Alih-alih menyelamatkan umat, mereka malah mencari tempat berlindung sendiri-sendiri di balik liang kecil sambil memendam kepala di dalam tanah. Memejamkan mata dan berpikir seolah semua ini terjadi begitu saja dan merupakan takdir Allah.

    Sayangnya orang-orang yang bersih dan suci ini nyaris tidak mau mengotori tangannya dengan kerja dan usaha terlebih dahulu, sehingga mereka lebih memilih untuk bersembunyi di dalam pesantren dan lembaga pendidikan. Membangun tembok benteng untuk sekedar melindungi diri mereka sendiri. Adapun nasib umat Islam secara keseluruhan yang menjadi korban kebobrokan kebijakan politik srigala culas, seolah tidak pernah menjadi agenda pembicaraan.”

    Abu Ahmad:
    Afwan bukankah ini wujud celaan bagi ustadz ustadz yang tidak mau untuk memasuki dunia politik, sehingga ia sampai mengatakan “bersembunnyi di dalam pesantren …”

    ” Lucunya, di tengah kehancuran yang nyata seperti ini, di mana semua sepakat bahwa penyebabnya memang politk kotor para penguasa bejat, masih saja ada yang berpaham untuk menjauhkan diri dari upaya memperbaikinya. Bahkan mereka malah mengeluarkan fatwa yang mengharamkan umat Islam berupaya mengantisipasi kebejatan kebijakan politik. Fatwa-fatwa itu seolah mengatakan bahwa beramar makruf dan nahi munkar tepat di titik permasalahannya adalah hal yang haram.

    Fatwa haramnya berpolitik dan mendirikan partai pendobrak kejahilan seakan mengandung pesan bahwa kalau mau beramar makruf dan nahi mungkar, jangan pada inti masalahnya, cukup pada masalah cabang dan ranting-rantingnya saja. Jangan tebang akar pohon permasalahannya, cukup setiap hari menyapu membersihkan sampahnya saja.”

    Abu Ahmad: Bukankah dengan kata katanya ini admin bermaksud kehancuran umat islam ini paling utama adalah karena politik yang dipegang oleh apa yang mereka katakan “orang-orang oportunis yang tidak pernah percaya tuhan, agama dan kehidupan hari akhir,”

    Mohon penjelasannya, Jazakumullah khairon katsiroo.

  21. Abu Faris an-Nuri said

    Wa’alaikumussalam warahmatullah wabarakatuh,

    Ahlan wa sahlan wa jazakumuLlahu khairan Akhil karim…

    Saya tidak sependapat dengan kutipan di atas. Hanya saja, itu bukanlah ucapan saya dan penulis juga tidak menisbatkan ucapan tsb kepada saya, dan telah saya sebutkan di atas bahwa apa yg di luar tulisan saya merupakan hak dari penulisnya dan bukan tanggung jawab saya. Adapun kutipan dari saya, maka berdasarkan yg saya lihat, ybs telah menukilnya secara persis dan tidak memotongnya (bisa dibandingkan dg apa yg diposting dlm blog ini).

    Pada awal tulisan saya, disebutkan bahwa terdapat perbedaan fatwa ulama terkait hal ini, dan apa yg saya lakukan hanyalah merupakan bentuk tarjih terhadap satu pendapat (dhi. yg menyatakan utk turut serta dlm pemilu) atas pendapat yg lain (yg melarang secara mutlak keikutsertaan dlm pemilu). Masing2 ulama tentu memiliki wijhah an-nazhar dan sisi pendalilan yg berbeda dalam ber-ijtihad. Jika ijtihad tsb benar maka dapat dua pahala dan jika salah maka mendapat satu pahala. Tidak ada celaan atas mereka. Semuanya menginginkan kebaikan, meskipun dengan hasil fatwa yg berbeda-beda.

    Sebagaimana telah saya sebutkan sebelumnya dalam tulisan saya, bahwa sistem Islam yg benar dan ideal tidak akan tegak dg demokrasi. Karena itu, maka keikutsertaan dalam pemilu (atau demokrasi) pun hanyalah bersifat temporer, yaitu untuk mengambil kemudharatan teringan pada masa tertentu. Jika demikian maka bagaimana dan dari mana sistem Islami yg benar dan ideal akan muncul? Saya berkeyakinan bahwa hal itu dimulai dari ‘bawah’, sebagaimana halnya Nabi SAW dahulu memulainya, yaitu dg dakwah dan jihad.

    Dengan demikian, maka motor utama perubahan adalah pada mereka (Ustadz dan Da’i) yg berdakwah dan mengajarkan Islam yang benar kepada masyarakat, baik dari sisi tauhid (yg merupakan asas Islam), hukum (fiqh), akhlak, dan lain sebagainya.

    Penyebab utama kehancuran adalah kehancuran aqidah. Kehancuran aqidah akan berimplikasi kepada hancurnya moralitas dan integritas, yg kemudian menyebab hancurnya suatu bangsa. Karena itulah Nabi SAW memulai dakwahnya dg pembenaran aqidah, dan hasil dakwah beliau telah kita ketahui bersama.

    Di sini saya ingin mengingatkan bahwa “ilmu aqidah” dan “aqidah” itu bukanlah dua hal yg sama. Aqidah terkait keyakinan yg kuat yang melatarbelakangi segala tindakan, sedangkan ilmu aqidah lebih terkait dg pengetahuan. Namun, tentunya aqidah yg baik dan benar itu hanyalah tercapai dan diawali oleh ilmu aqidah yg baik dan benar.

    Demikian kiranya komentar saya, waLlahu a’lam bish shawab.

    Regards,
    Abu Faris an-Nuri

  22. Kurniawan said

    Kepada Pengelola

    Assalamu’alaikum

    Saran ana kalau ada yang mau masuk disini kemudian meraka membawa misi-misi yang kita tahu bahwa mereka akan mengkaburkan atau juga tidak besikap ilmiah contoh: memotong fatwa ulama sekhendak hati demi mencocokan fatwa tsb dgn hawa nafsunya, menisbatkan perkataan2 kpd Ulama Salafiyah tapi sebenarnya perlu penjelasan yang benar. Maka ana sarankan supaya diluruskan disini sehingga Syubhat2 Mereka Bisa Hancur sehingga tidak menjadikan hati ini waswas dan bimbang.

    Wassalamu’alaikum
    Abu Ulwan Kurniawan bin Muhammad Husni

  23. mahasiswanegarawan said

    Assalamu’alaikum wr wb

    Saya menganggap pandangan demokrasi secara menyeluruh yaitu trias politica : legislatif,eksekutif,dan yudikatif. Kalau dalam konteks mengikuti pemilihan (umum)legislatif saja diharamkan, maka tentunya mencalonkan (diri) menjadi anggota legislatif juga diharamkan. Lantas, kalau menjadi eksekutif dalam negara demokrasi bagaimana hukumnya? misalnya dalam demokrasi level bawah menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil) seperti : dosen,peneliti,dll. Jadi harus melihat demokrasi dalam konteks yang luas. Dan tanpa disadari, ‘kita’ pun sehari-hari banyak berhubungan dengan ‘produk-produk’ negara demokrasi. Maka rasanya harus ‘fair’ tidak hanya dalam konteks pemilu yang sifatnya periodik. tetapi, juga perjalanan ‘kedemokrasian’ itu sendiri dalam periode2 pemerintahannya.
    mohon penjelasannya.

    Wassalamu’alaikum wr wb
    Ibnu Hayyan

  24. Abu Faris an-Nuri said

    Wa’alaikumussalam wr. wb.,

    Mohon diizinkan untuk sedikit menanggapi… meskipun tanggapan ini mungkin terlalu singkat untuk dapat memuaskan tanggapan dan pertanyaan di atas….

    Pak Ibnu Hayyan yg terhormat, pada prinsipnya keterlibatan dan pengaturan dalam politik merupakan bagian dari bab mu’amalah, dimana hukum asal dalam mu’amalah adalah dibolehkan sampai ada dalil yg melarangnya. Dalam hal ini ada kaidah fiqh yg berbunyi: “al-hukm ‘alar ra’iyyah manuth bil mashlahah” (penetapan keputusan terhadap rakyat terkait dengan pertimbangan kemaslahatan).

    Terkait dg demokrasi, maka untuk menentukan hukumnya, maka harus dilihat dari esensi demokrasi itu sendiri, apakah bertentangan dg ajaran Islam atau tidak. Esensi dari demokrasi adalah hukum bersumber dari rakyat. Hal ini berseberangan secara diametral dengan ajaran Islam, yaitu bahwa sumber hukum adalah dari Allah Ta’ala dan tidak boleh melanggar ketetapan-Nya.

    Allah Ta’ala berfirman (yg artinya): “Tidaklah hukum itu melainkan milik Allah; Dia memerintahkan agar kalian tidak beribadah melainkan kepada-Nya.” (QS. Yusuf: 40)

    Coba perhatikan, Allah Ta’ala menyandingkan antara perkara hukum dan ibadah. Maka, sebagaimana kita tdk diperkenankan untuk beribadah kepada selain-Nya, maka kita juga tidak diperbolehkan untuk berhukum dg selain hukum-Nya.

    Memang benar terdapat beberapa sisi dari demokrasi yg memungkinkan untuk diakomodir oleh ajaran Islam, namun esensi dari demokrasi itu sendiri bertolak belakang dengan Islam. Karena itu, sungguh merupakan kesalahan pernyataan sebagian orang bahwa demokrasi sejalan dg Islam (?!) Ini merupakan pandangan yg sangat tidak komprehensif, menurut saya. Logika sederhananya: Ayam kakinya dua, manusia kakinya juga dua. Apakah lantas dikatakan manusia sama dengan ayam? Tentu jawabnya tidak.

    Kemudian, untuk suatu jenis makanan, misalnya, seluruh unsur pembentuknya adalah zat-zat halal, namun mengandung satu saja unsur yg haram, maka bagaimana hukumnya? Jawabnya tentu makanan tsb hukumnya adl haram. Jika demikian, maka bagaimana lagi dengan demokrasi, yg di dalamnya mengandung sekian banyak penyelisihan thd syariat Islam? (Salah satu yg terpenting di antaranya sudah disebutkan, untuk mengetahui sisanya maka dapat membaca berbagai literatur yg ditulis dalam hal ini, di antaranya adalah kitab Tanwir azh-Zhulumat, yg sudah diterjemahkan ke dalam bhs Indonesia).

    Mungkin untuk sementara sekian dulu komentar saya, in sya-aLlah jika memungkinkan dapat disambung lagi, tapi sama sekali ga janji… :p

    Soale ada kegiatan kantor yg harus saya ikuti nih… ^_^ Pamit dulu….

    Salam,
    Abu Faris an-Nuri

  25. Abu Jibrin said

    @ Justice 4 All
    ana rasa apa yang disampaikan ust. Abu Faris adalah tentang perbedaan pendapat boleh/tidaknya ikut pemilu, BUKAN boleh/tidaknya mendirikan partai politik. ana sendiri belum pernah menemukan fatwa ulama kibar ttg boleh nya mendirikan partai politik. atw saudara Justice 4 all pernah menemukannya?

    @ ust.Abu Faris
    gimana pendapat ustadz ttg orang yg memakai kaidah yg ustadz jelaskan untuk mendirikan partai politik?

  26. abdul_wahab said

    Kutip dari Ustadz :
    ” Selanjutnya, menurut saya, secara umum (sekali lagi: secara umum) keikutsertaan dalam pemilu untuk saat ini adalah lebih maslahat dibandingkan meninggalkannya.”

    Afwan, ana mau tanya.
    - Kira2 ikut pemilu adalah lebih maslahat dalam hal apa ya Ustadz ?
    - Lalu tidak ikut pemilu adalah kurang maslahat dalam hal apa juga ya ustadz ?
    Padahal ikut pemilu tidak harus atau tidak dipaksa. Makanya ada Golput alias tidak ikut pemilu.

    Ana nggak ikut juga tidak masalah. Tidak ada yg perlu dikuatirkan. Orang2 biasa yg bukan Salafy juga ada yg tidak ikut pemilu alias Golput. Juga tidak masalah.
    Wallahu a’lam bish showab.

  27. Abdullah said

    yaa syabaab, yang boleh berfatwa dalam masalah nawaazil adalah para ulama mujtahidun dan setiap kondisi memiliki hukum masing-masing.

    الفتوى في النوازل السياسية قاصرة على المجتهد:

    قال الله تعالى:{وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ}

    وقال ابن القيم: ” العالِم بكتاب الله وسنة رسوله وأقوال الصحابة فهو المجتهد في النوازل، فهذا النوع الذي يَسوغ لهم الإفتاء ويَسوغ استفتاؤهم ويتأدى بهم فرضُ الاجتهاد، وهم الذين قال فيهم رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: (( إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدِّد لها دينها )) “.

    قلت: أي بلوغ درجة الاجتهاد كما قال الماوردي: ” العلم المؤدي إلى الاجتهاد في النوازل والأحكام” ،

    وقال الشاطبي: ” بل إذا عرضت النوازل روجع بها أصولها فوُجدَت فيها، ولا يجدها مَن ليس بمجتهد، وإنما يجدها المجتهدون الموصوفون في علم أصول الفقه “.

    قال الحسن البصري: ” إن هذه الفتنة إذا أقبلت عرفها كلُّ عالم، و إذا أدبرت عرفها كلُّ جاهل “.

    -Madarikun Nadhor-

    Apakah antum termasuk mujtahidun?

  28. Abu Faris an-Nuri said

    JazakaLlahu khairan atas informasi, nasehat, masukan dan kritiknya….

    Mungkin kali ini saya hanya ingin bertanya balik: pada tulisan di atas saya menukil fatwa dari Syaikh Ibnul ‘Utsaimin, apakah menurut antum Syaikh Ibnul ‘Utsaimin termasuk dalam jajaran mujtahid yg diperhitungkan dan dapat diikuti pendapatnya? Di samping itu juga terdapat fatwa yg serupa di kalangan ulama yg lain. Apakah ini dianggap atau tidak dapat diimplementasikan?

    Selanjutnya, terkait dg pertanyaan antum, apa yg antum maksud dg mujtahid di sini? Dalam disiplin ilmu Ushul Fiqh disebutkan berbagai jenis mujtahid, seperti: mujtahid muthlaq, mujtahid mas`alah, dll; juga disebutkan tentang syarat-syarat mujtahid. Nah, yg pertanyaan antum tersebut terkait dg jenis mujtahid dengan syarat-syarat yg mana?

    HadanaLlahu jami’an ila sawa`is shirath, dan semoga Allah memberi kita kemampuan untuk “mendengarkan perkataan lalu mengikuti dan memilih yg terbaik darinya, (sebab) mereka itulah orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah dan mereka itulah Ulul Albab” (QS. Az-Zumar: 18)

    Salam,
    Abu Faris an-Nuri

  29. taufik said

    kita sama2 sepakat tentang keharaman demokrasi, apabila hal itu haram tanpa adanya keterpakasaan maka tidak ada rukhsoh. hendaknya kita jangan tertipu dengan banyaknya orang yang mengamalkan hal tersebut (yusuf :106 surah yunus :36)
    toh golput juga ga jadi masalah, ga ada yang maksa ko…
    justru buang2 waktu ikut2an pemilu itu yang lebih repot.
    1. ngabis2in duit rakyat cuma buat bikin foto2 terus dicoblos
    2. kebanyakan orang2 ga tau sifat yang dipilih jadi ga ada gunanya memilih kalo ga tau apa-apa.
    3. buang2 waktu nunggu yang ga ada gunanya.
    lebih baik dipakai untuk keperluan rakyat miskin, peningkatan kesejahteraan.
    dengan adanya pemilu ada berapa partai yang ikut? berapa biaya untuk tiap partai? terus karena biasa lahh..orang indonesia banyak yang nipu, dibuat entah ada berapa lembaga independen dana lagi…n duit rakyat lagi…
    so…

  30. nila said

    Baca ini:
    http://eramuslim.com/berita/int/7b08163139-dewan-hukum-islam-saudi-bolehkan-quotpilihquot-jenis-kelamin-bayi-dengan-alasan-kesehatan.htm

    Kutipan dari era muslim.com,kamis 8 nov 2007
    Demikian salah satu hasil pertemuan ke-19 Dewan Hukum Islam di Makkah yang berlangsung selama enam hari dan dihadiri sekitar 70 tokoh ulama dan cendikiawan muslim. Kantor berita Arab Saudi SPA melaporkan, pertemuan tersebut berhasil membuat keputusan berbagai persoalan yang selama ini masih menjadi perdebatan di kalangan umat Islam.

    Persoalan lainnya yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah soal partisipasi warga Muslim dalam bidang politik di negara-negara non-Muslim. Dewan Hukum Islam menghimbau agar warga Muslim membaur dengan masyarakat Barat dan ikut berpartisipasi dalam pemilu, meski tinggal di negara-negara non-Muslim.

    Dewan mengajak umat Islam untuk memainkan peran yang lebih efektif dalam panggung politik, khususnya dalam pemilihan anggota parlemen dan pemilihan dewan perwakilan daerah, yang akan menentukan kondisi sosial masyarakat dan kepentingan umum.

    Menurut Dewan Hukum Islam, berpartisipasi aktif dalam politik adalah satu-satunya cara bagi warga Muslim di negara-negara non-Muslim untuk melindungi hak-haknya. Di sisi lain, Dewan juga menghimbau agar umat Islam berhati-hati dengan kebiasaan dan budaya Barat yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam.

    pertemuan ini dihadiri oleh Ketua Dewan Cendikiawan Muslim Kerajaan Arab Saudi Syeikh Abdul-Aziz Al-al-Sheikh..dst..dst..

    Maaf, untuk lebih lengkap baca di link aslinya seperti diatas.

  31. abu azzam said

    Wa’alaikumussalam warahmatullah wabarakatuh, ahlan wa sahlan Akhil Fadhil… wa fika barakaLlah…

    Saya tidak dapat memberikan komentar pada situs dan forum tersebut, karena registrasi dan lain sebagainya di forum tersebut diblok oleh IT kantor saya.

    Terkait dg judul yg dikutip di atas, maka rasanya telah jelas dari apa yg saya sebutkan di atas bahwa judul tersebut tidak tepat. Sebab saya telah menyatakan bahwa sistem pemilu dan demokrasi, mengandung berbagai macam kebatilan, bahkan kekufuran. Karena itu, adalah tidak tepat kiranya untuk dikatakan bahwa saya mendukung pemilu (sebagai suatu sistem).

    Meskipun sistem pemilu yg ada saat ini bukanlah sistem yg benar dan ideal, namun tetap dibutuhkan pertimbangan maslahat-mudharat atau mengambil mudharat yg paling ringan untuk memilih ketidakikutsertaan/keikutsertaan dalam pemilu, di mana secara realitas suka atau tidak suka memang kita hidup dalam sistem demokrasi. Selanjutnya, menurut saya, secara umum (sekali lagi: secara umum) keikutsertaan dalam pemilu untuk saat ini adalah lebih maslahat dibandingkan meninggalkannya. Demikianlah kira2 inti yg saya sampaikan di atas, dan rasanya hal itu cukup jelas bagi yg membacanya.

    Regards,
    Abu Faris an-Nuri

    Saya :
    yaa ustadz,sekali lagi ….
    afwan kalo pengambilan kesimpulan saya salah, tetapi bukankah dari tulisan antum tersebut menunjukkan bahwa antum memang mendukung pemilu (dalam konteks keindonesiaan)? lalu mengapa antum bersikap seolah-olah tidak setuju dengan judul salah satu thread MyQuran diatas?
    Jawaban antum yang saya kutip, kok terkesan ” banci” ya (af1 jika kurang berkenan), mohon tanggapan antum dan juga pembaca sekalian
    kemudian…
    kutip :
    Ust Abu Faris :
    Sekali lagi, pembahasan saya kali ini hanyalah terkait dengan ikut serta dalam pemilu, dan sama sekali tidak terkait dengan permasalahan yang terkait dengannya, semisal bagaimana hukum membentuk partai politik, hukum kampanye, hukum masuk dan mengikuti pola serta aturan parlemen, dan lain-lain. Tidak ada konsekuensi logis antara pembahasan saya kali ini dengan hal-hal tersebut, karena masing-masing membutuhkan pembahasan secara khusus.

    Saya :
    Saya menemukan paragraf yang “banci” lagi (sekali lagi ini menurut saya yaa ustadz, af1),
    apakah memang memang benar tidak ada konsekuensi logis antara keikutsertaan dalam pemilu dengan hal2 yang antum sebutkan diatas yaa ustadz? Mungkin dapat lebih dijelaskan?
    Mohon pencerahan.
    mohon maaf jika ada kata2 tg kurang berkenan.
    Menunggu fadhilah ilmu dari antum.
    Abu Azzam

  32. Abu Faris An-Nuri said

    @Abu Azzam
    Saya tidak tahu apakah tulisan saya kurang jelas ataukah Antum tidak paham atau ‘pura2′ tidak paham, wa’Llahu a’lam… ketika judul tersebut berbunyi ‘mendukung pemilu’ bukankah hal itu dapat mengesankan bahwa saya membenarkan, bahkan menganjurkan pemilu secara mutlak atau sebagai sebuah sistem? Sedangkan saya sama sekali tidak demikian halnya, sebagaimana jelas dari tulisan di atas.

    Mengenai pembedaan yg Antum sebutkan, maka hal tersebut menurut saya memang membutuhkan kajian lebih lanjut.

    Pembedaan tersebut akan menjadi cukup jelas jika Antum dapat memahami perbedaan dua perkara berikut:

    - memilih yang terbaik dari pihak-pihak yang berhukum dengan hukum selain Allah karena kondisi kita yang hidup dalam negara yang memang demikian halnya dan tidak dapat menghindari hal itu, dengan:
    - menjadi pelaku dan memposisikan diri sebagai pihak yang berhukum dengan hukum selain Allah.

    Kedua perkara di atas jelas berbeda? Jika demikian, apakah dapat disamakan hukumnya? Inilah yg membutuhkan kajian lebih lanjut.

    Salam,
    Abu Faris

  33. Abu Faris An-Nuri said

    Sekedar tambahan dan informasi, saya pribadi tidak pernah mengusulkan untuk menghapus seluruh tulisan saya tersebut dari forum MyQuran. Hanya saja, saya berpendapat bahwa judul tersebut tidak tepat dan dapat disalahartikan. Adapun usulan untuk menghapus tulisan tersebut maka datangnya dari rekan saya yang mulia.

    Lebih jelasnya, cukup jelas rasanya perbedaan antara pembolehan (atau katakanlah ‘dukungan’) terhadap suatu perkara secara mutlak dan pembolehan (atau katakanlah ‘dukungan’) terhadap bagian tertentu dari suatu perkara karena kondisi tertentu.

    Jika hal tersebut dipahami dengan baik, maka rasanya Abu Azzam tidak akan menuliskan komentar di atas, apalagi diiringi dengan penggunaan istilah yang cukup kasar semisal “banci” (meskipun dengan menggunakan tanda kutip), na’udzu bi’Llahi min dzalik….

  34. Joy-Jeffri said

    Terus terang saya cukup senang membaca tema ini, yg terus berkembang & saling melengkapi. Thanks utk kang Abu Faris..

    Sedikit catatan buat “saya pribadi”, selayaknyalah kita juga menghargai pandangan & sikap para ulama, tdk saja yg berasal dari kerajaan saudi tetapi ulama dari negeri Muslim yg lain, yg memang diakui kepakarannya, apatah lagi dari negeri ini sendiri (Indonesia).
    Para ulama besar Indonesia, semacam KH. Agus Salim, K.H. M Natsir, Buya Hamka, adalah sebagian dari para ulama besar Indonesia yg berjuang dalam seluruh aspek diinul Islam itu sendiri (sosial, pendidikan, politik, dst). Pemimpin (baca Presiden) yg selama ini memimpin & secara sadar dipilih oleh penduduk Indonesia (yg mayoritasnya, 90% lebih adalah Muslim) juga adalah seorang Muslim. Ulama Saudi (yg menjadi mufti di kerajaan Saudi) & yg sering dijadikan landasan fatwa, apakah lebih layak diambil fatwa-2nya dibandingkan dgn para ulama pejuang Indonesia tsb?
    Saya melihat, tiap negeri Muslim, masing-2 memiliki ‘PR’ yg khas masing-2 negeri tsb.
    Kita ambil contoh, negeri jiran kita, Malaysia. Malaysia masih mampu mempertahankan sistem kesultanan Islam Melayu, dgn sistem Kerajaan Malaysia/Melayu sekarang ini yg notabene adalah Muslim (walaupun pernah dijajah/invasi oleh Inggris-kristen). Tetapi Malaysia juga menerapkan ‘demokrasi’ ketika memilih Perdana Mentri. Kalau masyarakat Muslimnya tdk ikut Pemilu, yah otomatis dari kalangan non-Muslim yg akan memimpin negara tsb. Juga, pemerintahan yg korup; tdk adil thd oposisi lain (semisal kecurangan partai nasionalis UMNO thd partai Islam PAS di kelantan), dll masih menjadi ‘PR’ kaum Muslimin di Malaysia.
    Kerajaan Saudi, walaupun menerapkan syariat islam (banyak juga yg berkomentar, sebenarnya Saudi baru menerapkan kurang dari 5% dari syariat Islam yg ada); toh masih banyak hal yg kurang dari kerajaan Saudi (mulai dari polah tingkah laku tdk baik dari emir-2 di Saudi; kasus-2 kejahatan terhadap TKW; dsb)
    Sistem negara (baca: apakah itu sekuler, demokrasi, pancasila, ataupun Khilafah islamiyah); dapat diubah dgn cara revolusi, atau non-revolusi (bertahap). Demikianlah yg kita lihat dari perjalanan sirah nabi & sahabat.
    Memang, kalau kita bicara dlm tataran teoritis, kita ingin yg perfect, sempurna.Tetapi lihatlah kerja Muslim yg lain, & renungkanlah…
    Banyak yg bisa membantu anak yatim, mendirikan sekolah murah, beramal, dll tanpa membawa nama partai atau ikut pemilu. Tetapi lihatlah juga banyak pula yg melakukan amal-2 itu, sedangkan mereka sholat bersama kita sholat, shaum bersama kita shaum, haji bersama kita haji, bahkan di waktu kita kecil kita mengaji kpd ustadz kita, sedangkan mereka & mayoritas penduduk ini, yg notabene adalah Muslim, hiruk pikuk meramaikan pemilu atau pilkada, dan belajar ‘berdemokrasi’ sedari kecil, ketika pemilihan ketua kelas, ketika ikut pramuka, pecinta alam, rohis, dsb.
    Di balik itu semua, masih banyak kita temui, teman-2 sepermainan dulu, yg sdh mendahului kita di batu nisan, karena terbius oleh asap tengik narkoba.
    Di mana kau berada wahai para pemberi fatwa/hukum? Di mana kau berada wahai para pengikut fatwa/hukum? Yg mereka butuhkan bukanlah fatwa, tetapi uluran perhatian & bukti bahwa Islam adalah rahmatan lil alamiin.

    Salam,
    dari yg suka merenung,
    OI (orang Indonesia)

  35. Abu Jibrin said

    @OI

    layak tidak layaknya fatwa seorang Ulama untuk diambil dilihat dari dalil2 yang dipakainya. Apabila ulama tsb berdalil dg Al-Qur’an dan As-Sunnah yg shahih dg pemahaman Salafush Shalih, maka itulah yang diambil, walaupun berasal dari negara manapun.

    Dg demokrasi, ,malah akan memberikan kesempatan kepada orang kafir untuk menjadi pemimpin. ya, klo mayoritas negara tsb penduduknya Muslim, seharusnya sistem pemerintahan Islam akan dapat tercapai. masalahnya, banyak penduduk yg muslim tsb yg ga paham akan syari’at Islam itu sendiri.

    Oleh karena itu yg terbaik kita lakukan sekarang adalah berdakwah kepada tauhid, mengajak kepada manhaj salaf. insya Alloh, klo rakyatnya udah salafy smua, khilafah islamiyah akan tegak.

    klo Arab saudi baru melaksanakan syari’at Islam 5%, gimana negara lainnya ya? memang Arab Saudi masih ada kekurangannya, namun Arab Saudi telah menjalankan syari’at Islam yg terpenting dan terbesar, yaitu mengajak kepada kalimat Tauhid.

    Wallohu’alam.

  36. Abu wafa said

    Assalamu’alaikum

    Barokallohu fiik ust adni kurniawan atas wacana “pendapat lain ttg Pemilu”

    Ada bbrp hal yang ana cermati dr tulisan ust…

    Kutip dr ust. Abu faris : saya ingatkan bahwa masalah ini masih debatable di kalangan ulama kita. Syaikh Ibn al-‘Utsaimin pernah ditanya oleh ikhwah dari Indonesia, kalau tidak salah sampai dua kali, apakah kaum muslimin Indonesia ikut serta dalam pemilu atau tidak, dan beliau memfatwakan untuk turut serta dalam pemilu. [selesai kutipan].

    Ana b’tanya :
    Yang pertama :Ust. Adni tidak memperinci secara komprehensif pendapat Syaikh Ibn al-’Utsaimin rohimahulloh dalam membolehkan kaum muslimin di Indonesia utk ikut pemilu, yang perlu dicermati adalah sanad berita ini….ust. adni diatas tdk m’berikan sanad (apabila fatwa ini merupakan khabar dari person to person) atau rujukan ilmiah dari fatwa ini (agar ikhwah sekalian dpt menelusurinya). Dan apabila ada sanadnya, maka pertanyaannya adalah : apakah bunyi lengkap lafadz pertanyaan tsb?apakah sang penanya menggambarkan keadaan Indonesia dan posisi kaum muslimin di Indonesia scr terperinci?
    Bukankah jawaban ulama tergantung dari apa yang ditanya…ini perlu kita ketahui secara terperinci.
    Begitu jg dengan pendapat Syaikh Muqbil rohimahulloh tntng keharaman mengikuti Pemilu, tolong disertai lafadh kutipan fatwa yang lengkap.
    Setelah itu, perkataan Ulama yang membolehkan dan mengharamkan pemilu dalam konteks negara Indonesia perlu kita cocokkan dengan kitabulloh dan sunnah rosululloh shalallahu ‘alaihi wasalam, dan seperti kita ketahui bersama ulama tidak Ma’shum…(tapi mereka banyak benarnya..tidak seperti kita yg masih baru menuntut ilmu).
    Setelah tahap diatas selesai, mari kita lihat perkataan murid2 syaikh yang membolehkan dan mengharamkan tsb, apakah yang dipahami para murid2 syaikh tsb setelah ber mulazamah bertahun2 dgn syaikh (dlm konteks bermuamalah dgn pemilu)..ana pikir murid2 ulama tsb lah yang kompeten meneruskan perkataan guru mereka, agar tidak terjadi “missing link” pemahaman dan transfering ilmu dari guru kpd murid…semoga bs dipahami ikhwah sekalian…
    Bila pertanyaan ana diatas terjawab…hujjah antum baru bisa didukung ataupun dikritisi dgn lebih adil…tafadhol ust…..lanjuuuut…^_^

    Yang kedua : coba ust. sebutkan riwayat yang sohih ttg perbuatan rosululloh shalallahu ‘alaihi wasalam dan sahabatnya ttg memulai dakwah dengan “bermuamalah” dgn sistem pemerintahan yg tdk islami ^_*, bukankah hadits2 sohih yg tlh sampai kpd kita justru sebaliknya?!? Rosululloh shalallahu ‘alaihi wasalam memulai dakwahnya dengan berdakwah dari tingkatan grassroot dgn mendakwahkan tauhid dan bukan dari ikut2an memilih kepala pemerintahan pada saat itu, yg perlu dicermati justru keadaan negeri mekkah pada waktu itu lebih parah, baik aqidah, akhlaq, maupun sistem pemerintahan dibandingkan dgn indonesia. Bukankah rosululloh shalallahu ‘alaihi wasalam merupakan manusia yang diberikan bashiroh?…tentunya rosululloh shalallahu ‘alaihi wasalam mengerti ttg maslahat dan mudhorot bagi kaum muslimin saat itu…
    Yang jadi perhatian bagi ikhwah sekalian…ana tidak bermaksud menafikan pendapat ulama yg berpendapat ttg boleh ikut pemilu..tetapi seperti yg ust abu faris katakan diatas..bahwa hal ini masih debatable di kalangan ulama maupun kita (yg ilmu kita mungkin hanya secuil dibandingkan ilmu para ulama ^_*).

    Dan ana juga menunggu tanggapan dr Al Ust Abu al-jauzaa’ dan Al Ust Abu Salma ttg wacana yg dihangatkan kembali oleh ust adni, ana jd heran beliau2 ini masih blm m’berikan pendapatnya ttg postingan ust adni ini, karena ana yakin tulisan beliau2 ini lebih ilmiah dibandingkan tulisan saya ini….tafadhol ust…rasa2nya para ust lah yg lebih kompeten mendiskusikan hal ini… :p

    Itulah sekelumit buah pikiran saya yang masih low capacity ini..he3x

    Utk admin : tafadhol, komentar dan pertanyaan ana mo dimuat apa g?kan tergantung admin..he3x..lagian juga tulisan ini tidak begitu ilmiah dibandingkan dengan tulisan ust2 yg faqih2 disini…tafadhol..:p

    Semoga Alloh subhanahu wa ta’ala memberikan hidayahnya kpd kita semua…

    Allohu a’lam

    Salam

    Abu wafa

  37. abu rasyid hadi putra said

    semoga bermanfaat:
    http://www.madeenah.com/notes.cfm?id=1002

  38. Bambang said

    assalamu’alaikum…

    afwan,ana mengomentari apa yg sedang di bahas di sini… sebenarnya ana akan mengomentari hal ini sedalam2nya dan semampu ana, karena ana khawatir ttg apa yg melanda salafiyyun dan dakwah al Haq ini.

    COMENT USTADZ :”Secara realitas, jika Anda tidak ikut serta dalam pemilu, atau menjadi ‘golput’, apakah Anda dapat terlepas dari sistem demokrasi?”.

    Tanggapan ana: afwan ya ustadz, jika pertanyaan itu ana ubah menjadi ” Jika Anda ikut serta dalam Pemilu, apakah dapat merubah sistem demokrasi dan terlepas dari system tersebut?”.g kan!!!. Ok, kita bermain di dalam realita. kalau toh yg kita pilih itu menang dalam pemilu. apakah akan terjamin Sistem Demokrasi itu akan hilang??? ngak kan, karena hal ini udah menjadi pedoman bangsa kita yaitu “demokrasi pancasila”. .seperti kita ketahui,setiap parpol baik itu parpol islam ato ngak udah pasti mereka setuju dg system ini.kalau begitu bagaimana system ini akan berubah jika org2 parpolnya aj menyetujui system ini. sehingga dampak mashlahat dalam hal ini tidak akan ada. karena mencapainya pun dg cara yg bathil.. jadi buat apa kita ikut pemilu, bukankah dg kita tidak ikut pemilu itu merupakan dakwah bagi kita kepada orang2 yg belum mengetahuinya, sehingga ketika mereka menanyakan kepada kita kenapa g ikut pemilu, mka kita akan menjelaskan kepada mereka bahwa cara seperti itu adalah bathil…sehingga masy mengerti kebathilan pemilu tsb.. nah, bukankah ini lebih baik dan menimbulkan kemashlahatan yg udah jelas…

    COMENT USTADZ:” apabila Anda diminta memilih, antara hidup dalam sistem demokrasi yang dipenuhi beragam kejahatan, korupsi, ketidakadilan, penindasan, dll, atau hidup dalam sistem demokrasi yang masih mengandung nilai-nilai kebaikan, seperti kejujuran, keadilan, tidak adanya korupsi, dll, maka manakah di antara keduanya yg akan Anda pilih?”.

    Tanggapan Ana:” ya,jika dihadapkan oleh 2 pilihan tsb, maka kita menginginkan sistem demokrasi yg masih mengandung nilai2 kebaikan, namun Sekali lagi kita berbicara realita…”.akan tetapi, dengan kondisi yg ada pada saat ini.darimana kita mengetahui bahwa partai tersebut bisa memberikan nilai2 kebaikan, seperti kejujuran, keadilan, tidak adanya korupsi, dll. seperti kita ketahui, setiap parpol pasti akan memberikan nilai2 kebaikan tsb bagi bangsanya. ya ngak???. jadi baik kita ikut maupun ngak, ngak kan merubah suatu system dan belum tentu akan menimbulkan kerusakan yg lebih kecil. Jika yg dimaksudkan oleh ustadz adl dg mencoblos Parpol Islam. maka ana akan tanya:”bukankah parpol islam itu udah banyak, dan apakah akan menjamin dengan kita mencoblos parpol islam (cth:PKS) akan menimbulkan maslahat yg lebih baik dan mudhorat yg lebih kecil dan apakah akan menjamin parpol yg tdk sejenis dg PKS akan menimbulkan mudhorat yg lebih besar????”. ngak kan ada yg bisa menjamin. ana kembali bertanya:” Apakah oknum2 parpol islam itu org2nya lebih jujur,adil dan tidak koruptor???? apakah ada jaminan dlm hal tsb. kita lihat realita, oknum2 parpol islam pun byk yg tidak jujur,tidak adil,dan koruptor.sapa yg menjamin???. buktinya(ketua MPR kita yg berasal dari parpol islam yg lulusan Univ Islam Madinah lagi, apakah dia mampu merubah keadaan sekarang,malah yg seperti ini malah yg berbahaya. cth: seperti pernyataan dia yg sgt setuju dg film AAC(ayat2 cinta) dan hal2 bid’ah lainnya. mungkin kemaksiatan2 yg jelas akan berkurang,akan tetapi justru kebid’ahan2 yg akan timbul, bukankah kebid’ahan2 itu lebih diwaspadai dari pada kemaksiatan. Dan ketahuilah bahwa kebid’ahan2 itu lebih sulit untuk diubah. Bukankah parpol islam skg adl dari ahlul bid’ah. Sehingga ana tidak setuju dg pernyataan ustadz akan menimbulkan kemashlahtan yg lebih baik jika kita mengikuti pemilu. Sekali lagi dengan kita tidak ikut pemilu, itu udah merupakan dakwah kita kepada masy RI dan parpol2 tsb. Bukankah ini akan menimbulkan kemaslahatan yg udah jelas dan nyata bagi dien ini.???sedangkan klo kita ikut pemilu, maka hal itu belum tentu mendapatkan mashlahat yg lebih besar.. sedangkan “JIKA KAMU RAGU-RAGU,MAKA TINGGALKANLAH KERAGUAN TERSEBUT”. jadi keputusan yg paling tepat adalh tidak ikut berpartisipasi dalam Pemilu….
    Dari Abu Muhammad, Al Hasan bin ‘Ali bin Abu Thalib, cucu Rasululloh Shallallahu ‘alaihi wa Sallam dan kesayangan beliau radhiallahu ‘anhuma telah berkata : “Aku telah menghafal (sabda) dari Rasululloh Shallallahu ‘alaihi wa Sallam: “Tinggalkanlah apa-apa yang meragukan kamu, bergantilah kepada apa yang tidak meragukan kamu “.
    (HR. Tirmidzi dan berkata Tirmidzi : Ini adalah Hadits Hasan Shahih).

    COMENT USTADZ:” Misalkan saja, terdapat komunitas muslim yang hidup dalam negeri kufur dengan penguasa yang kafir…., … Sekiranya Anda adalah bagian dari komunitas muslim tersebut, secara jujur, siapakah yang Anda inginkan untuk terpilih jadi penguasa.”

    Tanggapan Ana:”permisalan ustadz itu ngak bisa tuk dianalogikan dg kondisi di Indonesia”,dimana kaum muslimin di negeri kuffur benar2 mendapat diskriminasi agama,dan hal ini udah bukan menjadi rahasia umum. Sebagaimana kita ketahui, mereka sangat dikucilkan,dianiaya, bahkan diperlakukan sangat kasar bagi kaum non-islam. Apa lagi setelah semakin maraknya penuduhan mereka kepada islam adalah agama teroris.sehingga memungkinkan untuk mereka mengambil mudhorat yg lebih kecil bagi mereka. Sedangkan kondisi di Indonesia, negerinya masih negeri muslim,penguasanya juga muslim, apakah kita merasa adanya diskriminasi agama, serta diperlakukan kasar seperti yg dialami mereka, ngak kan???.di sini kita masih hidup nyaman dg kita ikut pemilu maupun ngak. Kalau disuruh memilih diantara penguasa tersebut??? Jika pertanyaan itu ditujukan kepada ana, Maka ana jawab:”NGAK IKUT MEMILIH” kecuali udah jelas dengan ana ikut memilih,maka penguasa yg toleran terhadap kaum muslimin akan memenangkan pemilu tsb. Lagian apa yg ustadz perumpamaan dg persenan suara itu, menunjukkan ustadz berargument secara utopia saja(padahal ustadz bilang sendiri harus yg realita.), belum tentu seperti itu realitanya. Ketahuilah kita berbicara realita bukan utopia,sehingga pemisalan ini tidak bisa diterima..!!!!.jadi hal ini tidak mengharuskan kita untuk ikut pemilu.

    COMENT USTADZ” Namun, kita hidup pada realita dan bukan utopia. Kita menginginkan maslahat yang besar dengan penerapan sistem yang islami dan ideal di masa yang akan datang, namun kita juga harus menolak kemudharatan sesuai kemampuan pada masa yang berdiri di hadapan kita. Jika keduanya memungkinkan untuk dapat dilakukan, maka mengapa tidak dilakukan?”.

    Tanggapan ana:”kita sepakat bahwa Sistem yang islami dan ideal tidak akan terbentuk dengan cara yang tidak islami. Nah sekarang bagaimana akan terbentuk system yg islami di masa yg akan datang seperti yg kita harapkan sedangkan cara kita aja ngak islami. Sekali lagi kita hidup dlm realita bukan utopia. Belum tentu dg kita ikut pemilu akan mengurangi kemudhoratan yg ada seperti yg kita harapkan.kenyataannya, Dengan menangnya parpol islam, dan duduknya mereka diparlemen ngak mengurangi mudhorat,malah mereka malah ikut korupsi,ngak adil,dll. Coba kita perhatikan, apakah yg mereka lakukan itu sesuai dengan misi mereka???, malah kebanyakan mereka terjerumus dg duniawi. Jika ustadz menginginkan system yg islami dan ideal di masa yg akan datang dg kita ikut pemilu. Justru ini adalah angan2 belaka,sama seperti yg diangan2kan oleh para Harakiyyun yg udah lebih dari setengah abad, akan tetapi sampai sekarang hal itu ngak tercapai juga. Bagaimana mungkin kita akan menerapkan system yg islami, sedangkan mereka menyetujui demokrasi ini. Kita berbicara realita bukan utopia. Seharusnya yg kita khawatirkan adalah dengan berkuasanya parpol islam yg notabanenya adalah ahlul bid’ah,maka akan berkembangnya kebid’ahan2 di tanah air Indonesia. Jangankan setelah mereka berkuasa,sebelum mereka berkuasa aja udah banyak kebid’ahan2 yg dilakukan oleh mereka. Yg sangat kita perhatikan adalah sikap mereka terhadap dakwah ini, karena mereka mempunyai kewenganan untuk memutuskan setiap perkara. Bisa aja, dengan berkuasanya mereka, maka mereka akan mengklaim SESAT terhadap dakwah ini karena sikap kebencian mereka kepada Al Haq dan melarang dakwah ini karena anggapan mereka bahwa dakwah ini dapat memecah belah umat. Apakah ini yg kita inginkan…??????

    COMENT USTADZ:” siapa yang akan menjamin bahwa orang yang kita pilih itu akan bertindak lurus sebagaimana sebelum ia dipilih? Bukankah ia dapat berubah ketika menerima jabatan?Jawabnya, wahai Saudaraku, sesungguhnya Allah tidak membebani kita atas apa yang di luar kemampuan dan jangkauan pikiran kita, namun Allah hanya membebani kita dengan apa yang kita mampu”.
    Tanggapan ana:’’ justru itu, dengan tidak terjaminnya dg kita ikut pemilu dapat merubah kemudhoratan yg lebih kecil. Maka yg harus kita lakukan adalah mendakwahkan kepada kaum muslimin untuk meninggalkan system ini,yaitu dg salah satu cara dg tidak ikut sertanya kita dalam pemilu. Kalau kita ikut pemilu, maka dakwah kita untuk mengajak kaum muslimin akan dicuekin oleh kaum muslimin. Gimana ngak?? Kita menyuruh tuk meninggalkan system ini, eh malah kita ikut pemilu.. perumpamaanya seperti”gimana kita akan berhasil mendakwahkan orang yg minum khamar,sedangkan mereka tahu bahwa kita juga minum khamar,yang ada malah mereka akan bilang:”ah, kamu mau melarang minum khamar, sedangkan kamu aj minum khamar,sehingga apa yg akan kita jawab kepada mereka”. Jika udah demikian, bagaimana cara kita mendakwahkan mereka bahwa cara seperti itu adalah bathil. Justru ini akan menimbulkan kemudhoratan yg lebih besar.Benar apa yg ustadz kemukakan,sesungguhnya Allah tidak membebani kita atas apa yang di luar kemampuan. Karena kita belum mampu untuk merubah itu semua karena kita belum mempunyai kekuatan,maka dari itu yg kita lakukan adalah mendakwahkan kepada kaum muslimin akan kebathilan system ini… dan insyah allah ini lebih baik dari kita ikut pemilu…yg belum tentu mendatangkan maslahat,yg udah jelas adalah kemudhoratan yg lebih besar akan dakwah ini. Dengan subhat2 yg tidak kita duga dikemudian harinya. Lihatin aja, ustadz baru menuliskan artikel ini, dan mungkin belum juga merealisasikannya. Sudah sekian banyak fitnah yg ditimbulkan oleh para Harakiyyun yg tidak semestinya yg ustadz maksud.

    Tanggapan Ana secara umum:
    Apa yg ustadz argumentkan untuk bolehnya kita bepartisipasi dalam pemilu sama banget dg apa yg para Harakiyyun argumentkan ketika kita melarang dari kegiatan politik mereka khususnya dlm demokrasi. Sehingga hal ini akan membuat para Harakiyyun menegakkan kepala ketika salafiyyun melarang untuk meninggalkan kegiatan mereka. Seperti kita ketahui salah satu sikap ahlul bid’ah adalah: Memotong-motong pernyataan ahlus sunnah yg sesuai dengan pemikiran mereka, sehingga hal ini akan membuat kebingungan bagi salafiyyun khususnya yg baru mau belajar tentang ini. Hal ini udah terlihat jelas dengan mereka mengambil pernyataan ustadz dan membuat judul yg kesannya ustadz salafy membolehkan demokrasi
    Dengan kondisi parpol yg ada untuk sekarang ini, kita tidak mengetahui mana yg benar2 ingin membuat kemashlahatan yg lebih baik bagi bangsa ini. Karena kita tidak mengetahui apa yg diperjuangkannya?? Agamakah atau partainya kah, sebenar-benarnya keadilan atau hal itu hanya janji belaka. Kecenderungan mereka memprioritaskan kepentingan partai mereka masing-masing. Sedangkan dengan kita tidak ikut parpol, maka kita telah mendakwahkan kepada kaum muslimin bahwa perkara itu adalah bathil dan jelas cara seperti ini akan menimbulkan kemaslahatan yg pasti dalam menyampaikan yg Haq yaitu dengan mengertinya mereka hakikat demokrasi yg bathil ini.Dengan adanya kebingungan kita akan parpol yg benar2, maka sikap yg harus kita lakukan seperti yg disabdakan oleh rosulullah SAW:
    Dari Abu Muhammad, Al Hasan bin ‘Ali bin Abu Thalib, cucu Rasululloh Shallallahu ‘alaihi wa Sallam dan kesayangan beliau radhiallahu ‘anhuma telah berkata : “Aku telah menghafal (sabda) dari Rasululloh Shallallahu ‘alaihi wa Sallam: “Tinggalkanlah apa-apa yang meragukan kamu, bergantilah kepada apa yang tidak meragukan kamu “.
    (HR. Tirmidzi dan berkata Tirmidzi : Ini adalah Hadits Hasan Shahih).
    Udah menjadi rahasia umum bahwa setiap parpol saling menjatuhkan musuh2nya dengan cara apapun. Sedangkan kita tidak diperkenankan untuk tolong menolong dalam kedzaliman.
    Telah diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah dari hadits Ibnu Umar radliyallahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam bersabda :
    “Barangsiapa yang menolong permusuhan secara zalim maka dia senantiasa berada di dalam kemurkaan Allah hingga ia mencabutnya.” (Diriwayatkan oleh Ibnu Majah)
    Sehingga tidak dapat dijadikan hujjah dg kita ikut dalam pemilu dapat meringankan kemudharatan yg ada. Karena secara tidak langsung, dengan kita ikut dalam pemilu maka kita telah tolong-menolong dalam kedzaliman. Sedangkan dengan kita ikut dalam pemilu, berarti kita udah tasyabuh kepada orang2 kuffar. Sedangkan hal ini “dilarang keras”.
    Na’am, jika masalah ini dianggap masalah ijtihadiyah, maka kita lihat mana yg roji’. kita lihat hujjah2 yg melarang turut sertanya kita baik untuk mencegah kemudharatan yg lebih kecil maupun ngak, lebih roji’
    Ana hanya ingin memberikan pendapat ana kepada kaum muslimin,khususnya temen2 salafiyyun untuk tidak terlibat dalam demokrasi termasuk pemilu sekalipun kecuali hal ini benar akan menimbulkan mudhorat yg lebih besar bagi kita. Misalnya:dengan kita tidak ikut pemilu,maka kita akan dibunuh, dipenjara,disiksa,diasingkan dll. Selama hal itu tidak menimpa kita,maka menjauhinya itu lebih baik seperti yg disarankan oleh syeikh muqbil rah.. Apalagi dengan kita tidak ikut pemilu, ini sudah merupakan dakwah kita kepada kaum muslimin umumnya. Kita berdo’a kepada Allah Azza wa Jalla, dengan kita tidak ikut dalam pemilu, akan membukakan hati mereka untuk bertanya kepada kita, sehingga mereka faham hakikat demokrasi dan pemilu tsb. Sehingga jika umat ini udah mengerti akan kebathilan demokrasi or pemilu, maka kita mengharapkan dibentuknya system pemerintahan yg syari’i.
    Akan sebaliknya, dengan kita ikut dalam pemilu justru akan menimbulkan kemudhoratan dalam dakwah ahlus sunnah ini. Dengan ikutnya kita ke kancah pemilu, maka semakin riangnya mereka karena mereka akan menganggap bahwa dakwah ahlus sunnah membolehkan pemilu secara mutlak. Ketahuilah ya akhi, bahwa ahlul bid’ah itu selalu mencari celah utk menjatuhkan ahlus sunnah. Misalnya dengan menangnya parpol islam, apakah akan menjamin bangsa ini akan lebih baik. Ok, anggap aja kemasiatan dan ketidakadilan penguasa menjadi berkurang. Tapi apakah kita tidak melihat akan dampaknya jika mereka yg memimpin bangsa ini. Apa yg terjadi dengan dakwah ahlus sunnah ini, bukankah mereka sangat membenci dakwah ahlus sunnah ini. Sehingga subhat2 mereka lancarkan untuk menjatuhkan dakwah ini. Tidak kah kita khawatir dengan merajalelanya mereka pada bangsa ini, akan menyebabkan terkekangnya dakwah salafy ini kerena sikap kedengkian mereka kepada Al Haq. Apakah ini yg dimaksud menimbulkan mudhorat yg lebih kecil. Baiklah kita misalkan ketidakadilan penguasa berkurang. Apakah antum tidak melihat kerusakan yg lain yg akan timbul seperti merajalelanya kebid’ahan. Karena berkecimpungnya ahlul bid’ah di dalam hal tersebut. Bukankah kebid’ahan ini lebih sulit untuk diubah dari pada kemaksiatan… apakah hal ini yg dimaksud mengambil mudharat yg lebih kecil…
    Seperti yg kita ketahui ustadz-ustadz salafy di Indonesia tidak ikut dalam pemilu, dan mereka kebanyakan melarang untuk ikut pemilu dan jelas mereka pun juga mempunyai hujjah akan sikap yg mereka ambil. Dan ana sependapat dengan orang2 yg melarang ikut pemilu.
    Syarat-syarat mempergunakan kaidah “melakukan kerusakan kecil demi menangkal kerusakan yang besar”.

    1. Kemaslahatan yang diharapkan memang benar adanya bukan sesuatu yang masih mengambang. Kita tidak boleh melakukan suatu kerusakan yang nyata dengan alasan untuk menarik kemaslahatan yang belum pasti. Seandainya sistem demokrasi memang menopang Islam dan syariatnya dengan sebenar-benarnya pastilah (orang-orang partai) di Mesir, Syam, Al Jazair, Pakistan, Turki atau di negeri lain di muka bumi telah sukses semenjak enam puluh tahun yang lalu . bukankah kemaslahatan yg kita impi-impikan itu belum tentu terwujud dengan kita ikut pemilu.
    2. Kemaslahatan yang diharapkan lebih besar daripada kerusakan yang dilakukan, itu dengan pemahaman ulama yang kokoh ilmunya. Bukan dengan pemahaman orang-orang yang tenggelam dalam fanatik hizbiyyah atau orang-orang pergerakan atau juga para pengamat partai.
    Orang yang mengetahui bahwa di antara kerusakan demokrasi yang banyak adalah penghapusan syariat Islam dan tidak butuh kepada para Rasul karena halal dan haram oleh mereka ditentukan dengan pendapat mayoritas bukan dengan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam.

    Orang yang mengetahui bahwa di antara kerusakan demokrasi adalah melenyapkan pondasi Al Wala’ wal Bara’ karena agama, menyamarkan akidah yang gamblang demi merekrut hati dan suara serta meraup kursi parlemen. Orang yang mengetahui hal ini tidak akan mengatakan bahwa masuk ke dalam parlemen lebih ringan bahayanya bahkan yang benar adalah sebaliknya. Kalaulah kita terima bahwa itu nama saja (antara bahaya dan manfaat) maka (kaidah yang harus dipakai adalah) menolak bahaya dikedepankan daripada mengambil kemaslahatan.
    3. Hendaknya tidak ada jalan untuk menggapai kemaslahatan tersebut kecuali dengan melakukan kerusakan ini. Seandainya kita mengatakan bahwa dalam perkara ini tidak ada jalan lain (kecuali dengan melakukan demokrasi) berarti kita telah menvonis manhaj Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam tidak layak pakai untuk menegakkan hukum Allah di muka bumi .
    Adapun orang-orang yang mengikuti kebenaran mengetahui bahwa metode demokrasi dan kehidupan multi-partai tidak menambah apa-apa kecuali hanya memperlemah saja. Karena sebab itulah musuh-musuh Islam dari kalangan yahudi, nashara dan lain-lainnya terus berupaya melestarikan berhala ini sepanjang zaman. Dan Allah Maha Mengetahui di balik semua itu.
    Ana menyarankan kepada temen-temen untuk mempelajari lebih dalam lagi masalah ini, jangan hanya kita berdalih untuk mencegah kemudharatan yg lebih kecil dan kemashlahatan yg lebih besar aj. Akan tetapi hal ini perlu ditinjau dari berbagai sisi, yang insyah allah yg akan antum temukan adalah tidak diperbolehkannya ikut berpartisipasi dalam hal tersebut. Di samping itu jelas kemaslahatanya belum tentu akan kita dapati, akan tetapi kemudharatan yg pasti kita dapati.

    Wallahu ‘alam wa barakallahu fik…
    Wal ‘ilmu indallah..

  39. Abu Luqman al-fatahila said

    Lucu juga, ketika orang berbeda pendapat dalam masalah ijtihad lalu dianggap penyebar syubhat. Apakah di zaman Rasul dulu sudah ada pemilu? Jika sudah ada, adakah fatwa dari Beliau haramnya pemilu.

    Raja-raja naik silih berganti, namun tidak ada larangan begini dan begitu dari Rasul mengenai pola pengangkatan mereka.

    Jika demikian, tidakkah kita boleh berijtihad.

    Okelah, jika antum bersikukuh mau mengharam pemilu. Silahkan. Namun jabarkan dulu BAGAIMANA CARANYA MEMILIH PEMIMPIN SESUAI SUNNAH DALAM KONTEKS UMAT ISLAM INDONESIA YANG SUDAH HAMPIR 200 JUTA INI.

    Jika sudah ketemu jawabannya, barulah bicara yang hebat-hebat!!!

  40. abu zalfa said

    Assalamu’alaikum

    Menyimak pendapat lain tentang pemilu yang dipaparkan Abu Faris an-Nuri tentang lebih maslahat ikut pemilu daripada tidak maka akan menimbulkan polemik baru, jika memang benar pendapat tersebut maka realita yang akan terjadi akan adanya pertanyaan siapa yang layak dipilih setiap menjelang pemilu lalu bagaimana menjawabnya? apa perlu konsensus di kalangan ustadz menetukan calon yang layak dipilih?, jika “ya” siap-siaplah munculnya hizb baru.
    Untungnya para ustadz salafiyin tidak sependapat dengan pendapat tersebut.

    Dan kepada ustadz Abu Faris an-Nuri siap-siaplah antum ditanya siapa yang layak dipilih dipemilu 2009.

    wallhu a’lam.

  41. Bambang said

    assalamu’alaikum…

    afwan ya ustadz, ana g ad maksud untuk menjelek2an ustadz. ana menulis hal tersebut berdasarkan apa yg ana tahu dan sesuai dg pemahaman ana selama ini. dan jika ustadz menjelaskan pendapat tentang bolehnya ikut pemilu berdasarkan pendapat ustadz, begitu pun ana, ana juga menjelaskan pendapat tentang tidak bolehnya ikut pemilu berdasarkan pendapat ana…

    semoga pendapat saya ini juga bisa dipertimbangkan tentang tidak bolehnya ikut pemilu saat ini…. :-)…

    kita boleh ikut pemilu, jika suatu kemaslahatan tersebut sudah benar-benar nampak bagi kaum muslimin umumnya dan ahlus sunnah khususnya…

    akan tetapi untuk saat ini kita belum melihat penampakan dan kejelasan tersebut …

    mungkin dari komentar ana, ada kata2 yg membuat orang merasa tersakiti…
    afwan jiddan… jika ada penggunaan kata2 yg kasar pada koment saya…

    wallahu ‘alam…

  42. Ibnu Rusman said

    Assalaamu’alaikum….Ustadz berikut ana lampirkan jawaban Ahmad Sarwat seputar demokrasi & kepartaian dalam eramuslim.com, mudah-mudahan menjadi tambahan wawasan bagi kita:

    DEMOKRASI & KEPARTAIAN

    Assalamu’alaikum..

    Apakah benar Ustadz, bahwa demokrasi itu distem kufur? Lalu bagaimana sistem pemerintahan yang sesuai dengan Sunnah Rasul SAW? Adakah negara yang menerapkannya sekarang? Jazakumulloh Khoiron Katsiro.
    Wassalamu ‘alaikum warahmatullahi wa barakatuh.
    Muhamad Derajat
    derajat at eramuslim.com

    Jawaban

    Assalamu ‘alaikum warahmatullahi wabarakatuh
    Saat ini umat Islam dihadapkan pada kenyataannya bahwa khilafah Islamiyah yang tadinya besar itu telah dipecah-pecah oleh penjajah menjadi negeri kecil-kecil dengan sistem pemerintahan yang sekuler. Namun mayoritas rakyatnya Islam dan banyak yang masih berpegang teguh pada Islam. Sedangkan para penguasa dan pemegang keputusan ada di tangan kelompok sekuler dan kafir, sehingga syariat Islam tidak bisa berjalan. Karena mereka menerapkan sistem hukum yang bukan Islam dengan format sekuler dengan mengatasnamakan demokrasi.

    Meski prinsip demokrasi itu lahir di barat dan begitu juga dengan trias politikanya, namun tidak selalu semua unsur dalam demokrasi itu bertentangan dengan ajaran Islam. Bila kita jujur memilahnya, sebenarnya ada beberapa hal yang masih sesuai dengan Islam. Beberapa di antaranya yang dapat kami sebutkan antara lain adalah:
    • Prinsip syura (musyawarah) yang tetap ada dalam demokrasi meski bila deadlock diadakan voting. Voting atau pengambilan suara itu sendiri bukannya sama sekali tidak ada dalam syariat Islam.
    • Begitu juga dengan sistem pemilihan wakil rakyat yang secara umum memang mirip dengan prinsip ahlus syuro.
    • Memberi suara dalam pemilu sama dengan memberi kesaksian atas kelayakan calon.
    • Termasuk adanya pembatasan masa jabatan penguasa. Sistem pertanggung-jawaban para penguasa itu di hadapan wakil-wakil rakyat.
    • Adanya banyak partai sama kedudukannya dengan banyak mazhab dalam fiqih.
    Namun memang ada juga yang jelas-jelas bertentangan dengan syariat Islam, yaitu bila pendapat mayoritas bertentangan dengan hukum Allah. Juga praktek-praktek penipuan, pemalsuan dan penyelewengan para penguasa serta kerjasama mereka dalam kemungkaran bersama-sama dengan wakil rakyat. Dan yang paling penting, tidak adanya ikrar bahwa hukum tertinggi yang digunakan adalah hukum Allah SWT.

    Namun sebagaimana yang terjadi selama ini di dalam dunia perpolitikan, masing penguasa akan mengatasnamakan demokrasi atas pemerintahannya meski pelaksanaannya berbeda-beda atau malah bertentangan dengan doktrin dasar demokrasi itu sendiri.

    Sebagai contoh, dahulu Soekarno menjalankan pemerintahannya dengan gayanya yang menurut lawan politiknya adalah tiran, namun dengan tenangnya dia mengatakan bahwa pemerintahannya itu demokratis dan menamakannya dengan demokrasi terpimpin.

    Setelah itu ada Soeharto yang oleh lawan politiknya dikatakan sebagai rezim yang otoriter, namun dia tetap saja mengatakan bahwa pemerintahannya itu demokratis dan menamakannya demokrasi pancasila. Di belahan dunia lain kita mudah menemukan para tiran rejim lainnya yang nyata-nyata berlaku zali dan memubunuh banyak manusia tapi berteriak-teriak sebagai pahlawan demokrasi. Lalu sebenarnya istilah demokrasi itu apa?

    Istilah demokrasi pada hari ini tidak lain hanyalah sebuah komoditas yang sedang ngetrend digunakan oleh para penguasa dunia untuk mendapatkan kesan bahwa pemerintahannya itu baik dan legitimate. Padahal kalau mau jujur, pada kenyataannya hampir-hampir tidak ada negara yang benar-benar demokratis sesuai dengan doktrin dasar dari demokrasi itu sendiri.

    Lalu apa salahnya di tengah ephoria demokrasi dari masyarakat dunia itu, umat Islam pun mengatakan bahwa pemerintahan mereka pun demokratis, tentu demokrasi yang dimaksud sesuai dengan maunya umat Islam itu sendiri.
    Kasusnya sama saja dengan istilah reformasi di Indoensia. Hampir semua orang termasuk mereka yang dulunya bergelimang darah rakyat yang dibunuhnya, sama-sama berteriak reformasi. Bahkan dari sekian lusin partai di Indonesia ini, tidak ada satu pun yang tidak berteriak reformasi. Jadi reformasi itu tidak lain hanyalah istilah yang laku dipasaran meski -bisa jadi- tak ada satu pun yang menjalankan prinsipnya.

    Maka tidak ada salahnya pula bila pada kasus-kasus tertentu, para ulama dan tokoh-tokoh Islam melakukan analisa tentang pemanfaatan dan pengunaan istilah demokrasi yang ada di negara masing-masing. Lalu mereka pun melakukan evaluasi dan pembahasan mendalam tentang kemungkinan memanfaatkan sistem yang ada ini sebagai peluang menyisipkan dan menjalankan syariat Islam.

    Hal itu mengingat bahwa untuk langsung mengharapkan terwujudnya khilafah Islamiyah dengan menggunakan istilah-istilah baku dari syariat Islam mungkin masih banyak yang merasa risih. Begitu juga untuk mengatakan bahwa ini adalah negara Islam yang tujuannya untuk membentuk khilafah, bukanlah sesuatu yang dengan mudah terlaksana.

    Jadi tidak mengapa kita sementara waktu meminjam istilah-isitlah yang telanjur lebih akrab di telinga masyarakat awam, asal di dalam pelaksanaannya tetap mengacu kepada aturan dan koridor syariat Islam. Bahkan sebagian dari ulama pun tidak ragu-ragu menggunakan istilah demokrasi, seperti Ustaz Abbas Al-`Aqqad yang menulis buku Ad-Dimokratiyah fil Islam. Begitu juga dengan ustaz Khalid Muhammad Khalid yang malah terang-terangan mengatakan bahwa demokrasi itu tidak lain adalah Islam itu sendiri.

    Semua ini tidak lain merupakan bagian dari langkah-langkah kongkrit menuju terbentuknya khilafah Islamiyah. Karena untuk tiba-tiba melahirkan khilafah, tentu bukan perkara mudah. Paling tidak, dibutuhkan sekian banyak proses mulai dari penyiapan konsep, penyadaran umat, pola pergerakan dan yang paling penting adalah munculnya orang-orang yang punya wawasan dan ekspert di bidang ketata-negaraan, sistem pemerintahan dan mengerti dunia perpolitikan.

    Dengan menguasai sebuah parlemen di suatu negara yang mayoritas muslim, paling tidak masih ada peluang untuk ‘mengIslamisasi’ wilayah kepemimpinan dan mengambil alihnya dari kelompok anti Islam. Dan kalau untuk itu diperlukan sebuah kendaraan dalam bentuk partai politk, juga tidak masalah, asal partai itu memang tujuannya untuk memperjuangkan hukum Islam dan berbasis masyarakat Islam. Partai harus ini menawarkan konsep hukum dan undang-undang Islam yang selama ini sangat didambakan oleh mayoritas pemeluk Islam. Dan di atas kertas, hampir dapat dipastikan bisa dimenangkan oleh umat Islam karena mereka mayoritas. Dan bila kursi itu bisa diraih, paling tidak, secara peraturan dan asas dasar sistem demokrasi, yang mayoritas adalah yang berhak menentukan hukum dan pemerintahan.
    Umat Islam sebenarnya mayoritas dan seharusnya adalah kelompok yang paling berhak untuk berkuasa untuk menentukan hukum yang berlaku dan memilih eksekutif (pemerintahan). Namun sayangnya, kenyataan seperti itu tidak pernah disadari oleh umat Islam sendiri

    Tanpa adanya unsur umat Islam dalam parlemen, yang terjadi justru di negeri mayoritas Islam, umat Islammnya tidak bisa hidup dengan baik. Karena selalu dipimpin oleh penguasa zalim anti Islam. Mereka selalu menjadi penguasa dan umat Islam selalu jadi mangsa. Kesalahannya antara lain karena persepsi sebagian muslimin bahwa partai politik dan pemilu itu bid`ah. Sehingga yang terjadi, umat Islam justru ikut memilih dan memberikan suara kepada partai-partai sekuler dan anti Islam.

    Karena itu sebelum mengatakan mendirikan partai Islam dan masuk parlemen untuk memperjuangkan hukum Islam itu bid`ah, seharusnya dikeluarkan dulu fatwa yang membid`ahkan orang Islam bila memberikan suara kepada partai non Islam. Atau sekalian fatwa yang membid`ahkan orang Islam bila hidup di negeri non-Islam. Partai Islam dan Parlemen adalah peluang Dakwah: Karena itu peluang untuk merebut kursi di parlemen adalah peluang yang penting sebagai salah satu jalan untuk menjadikan hukum Islam diakui dan terlaksana secara resmi dan sah. Dengan itu, umat Islam punya peluang untuk menegakkan syariat Islam di negeri sendiri dan membentuk pemerintahan Islam yang iltizam dengan Al-Quran dan Sunnah.

    Tentu saja jalan ke parlemen bukan satu-satunya jalan untuk menegakkan Islam, karena politik yang berkembang saat ini memang penuh tipu daya. Lihatlah yang terjadi di AlJazair, ketika partai Islam FIS memenangkan pemilu, tiba-tiba tentara mengambil alih kekuasaan. Tentu hal ini menyakitkan, tetapi bukan berarti tidak perlu adanya partai politik Islam dan pentingnya menguasai parlemen. Yang perlu adalah melakukan kajian mendalam tentang taktik dan siasat di masa modern ini bagaimana agar kekuasaan itu bisa diisi dengan orang-orang yang shalih dan multazim dengan Islam. Agar hukum yang berlaku adalah hukum Islam.

    Selain itu dakwah lewat parlemen harus diimbangi dengan dakwah lewat jalur lainnya, seperti pembinaan masyarakat, pengkaderan para teknokrat dan ahli di bidang masing-masing, membangun SDM serta menyiapkan kekuatan ekonomi. Semua itu adalah jalan dan peluang untuk tegaknya Islam, bukan sekedar berbid`ah ria.

    Wassalamu ‘alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

    BERPARTAI ADAKAH CONTOHNYA DARI NABI?
    Ustadz, ana ingin bertanya.
    Kalau dilihat dari realita yang sekarang, banyak sekali partai yang mengatas namakan partai Islam (PKB, PKS, PAN dan lain-lain) sehingga sebagai seorang muslim ada yang mewajibkan harus memilih salah satu dari beberapa partai tersebut atau bahkan sama sekali tidak memilih.
    Yang menjadi pertanyaan, bagaimana sesungguhnya atau sebenarnya dilihat dari sudut pandang Al-Qur’an dan As-Sunnah dalam hal berpolitik/berpartai? Ada nggak contohnya dari Nabi dan para sahabat? Mohon penjelasan, jazakumulloh khoiron katsiron.
    Wassalam,
    Abu Hurairah Ali Asmara
    abuhurairah at eramuslim.com

    Jawaban
    Assalamu ‘alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

    Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW dan para shahabatnya seumur-umur belum pernah ikut pemilu, apalagi membangun dan mengurusi partai politik. Realita seperti ini sudah disepakati oleh semua orang, termasuk para ahli sejarah, ulama dan juga semua umat Islam.

    Dengan realita seperti ini, sebagian kalangan lalu mengharamkan pemilu dan mendirikan partai. Alasannya, karena tidak ada contoh dari Nabi Muhammad SAW, juga tidak pernah dilakukan oleh para shahabat belia yang mulia, bahkan sampai sekian generasi berikutnya, tidak pernah ada pemilu dan pendirian partai politik dalam sejarah Islam.

    Bahkan sebagian dari mereka sampai mengeluarkan statemen unik, yaitu bahwa ikut pemilu dan menjalankan partai merupakan sebuah bid’ah dhalalah, di mana pelakunya pasti akan masuk neraka.
    Ditambah lagi pandangan sebagian mereka bahwa sistem pemilu, partai politik dan ide demokrasi merupakan hasil pemikiran orang-orang kafir. Sehingga semakin haram saja hukumnya.

    Tentu saja pendapat seperti ini bukan satu-satunya buah pikiran yang muncul di kalangan umat. Sebagian lain dari elemen umat ini punya pandangan berbeda.

    Mereka tidak mempermasalahkan bahwa dahulu Rasulullah SAW dan para shahabat tidak pernah ikut pemilu dan berpartai. Sebab pemilu dan partai hanyalah sebuah fenomena zaman tertentu dan bukan esensi. Lagi pula, tidak ikutnya beliau SAW dan tidak mendirikan partai, bukanlah dalil yang sharih dari haramnya kedua hal itu. Bahwa asal usul pemilu, partai dan demokrasi yang konon dari orang kafir, tidak otomatis menjadikan hukumnya haram.

    Dan kalau mau jujur, memang tidak ada satu pun ayat Quran atau hadits nabi SAW yang secara zahir mengharamkan partai politik, pemilu atau demokrasi. Sebagaimana juga tidak ada dalil yang secara zahir membolehkannya. Kalau pun ada fatwa yang mengharamkan atau membolehkan, semuanya berangkat dari istimbath hukum yang panjang. Tidak berdasarkan dalil-dalil yang tegas dan langsung bisa dipahami.

    Namun tidak sedikit dari ulama yang punya pandangan jauh dan berupaya melihat realitas. Mereka memandang meski pemilu, partai politik serta demokrasi datang dari orang kafir, mereka tetap bisa melihat esensi dan kenyataan. Berikut ini kami petikkan beberapa pendapat sebagian ulama dunia tentang hal-hal yang anda tanyakan.

    Seruan Para Ulama untuk Mendukung Dakwah Lewat Parlemen
    Apa komentar para ulama tentang masuknya muslimin ke dalam parlemen? Dan apakah mereka membid’ahkannya?
    Ternyata anggapan yang menyalahkan dakwah lewat parlemen itu keliru, sebab ada sekian banyak ulama Islam yang justru berkeyakinan bahwa dakwah lewat parlemen itu boleh dilakukan. Bahkansebagiannya memandang bahwa bila hal itu merupakan salah stu jalan sukses menuju kepada penegakan syariat Islam, maka hukumnya menjadi wajib.
    Di antara para ulama yang memberikan pendapatnya tentang kebolehan atau keharusan dakwah lewat parlemen antara lain:
    1. Imam Al-’Izz Ibnu Abdis Salam
    2. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah
    3. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah
    4. Muhammad Rasyid Ridha
    5. Syeikh Abdurrahman Bin Nashir As-Sa’di: Ulama Qasim
    6. Syeikh Ahmad Muhammad Syakir: Muhaddis Lembah Nil
    7. Syeikh Muhammad Al-Amin Asy-Syinqithi
    8. Syeikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz
    9. Syeikh Muhammad bin Shalih Al-’Utsaimin
    10. Syeikh Muhammad Nashiruddin Al-AlBani
    11. Syeikh Dr. Shalih bin Fauzan
    12. Syeikh Abdullah bin Qu’ud
    13. Syeikh Dr. Umar Sulaiman Al-’Asyqar
    14. Syeikh Abdurrahman bin Abdul Khaliq

    Kalau diperhatikan, yang mengatakan demikian justru para ulama yang sering dianggap kurang peka pada masalah politik praktis. Ternyata gambaran itu tidak seperti yang kita kira sebelumnya. Siapakah yang tidak kenal Bin Baz, Utsaimin, Albani, Asy-Syinqithi, Shalih Fauzan dan lainnya?

    1. Pendapat Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz

    a. Fatwa Pertama
    Sebuah pertanyaan diajukan kepada Syaikh Abdul Aziz bin Baz tentang dasar syariah mengajukan calon legislatif untuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan hukum Islam atas kartu peserta pemilu dengan niat memilih untuk memilih para da’i dan aktifis sebagai anggota legislatif. Maka beliau menjawab:
    Rasulullah SAW bersabda bahwa setiap amal itu tergantung pada niatnya. Setiap orang mendapatkan apa yang diniatkannya. Oleh karena itu tidak ada masalah untuk masuk ke parlemen bila tujuannya memang membela kebenaran serta tidak menerima kebatilan. Karena hal itu memang membela kebenaran dan dakwah kepada Allah SWT.
    Begitu juga tidak ada masalah dengan kartu pemilu yang membantu terpilihnya para da’i yang shalih dan mendukung kebenaran dan para pembelanya, wallahul muwafiq.

    b. Fatwa Kedua
    Di lain waktu, sebuah pertanyaan diajukan kepada Syeikh Bin Baz: Apakah para ulama dan duat wajib melakukan amar makruf nahi munkar dalam bidang politik? Dan bagaimana aturannya?
    Beliau menjawab bahwa dakwah kepada Allah SWT itu mutlak wajibnya di setiap tempat. Amar makruf nahi munkar pun begitu juga. Namun harus dilakukan dengan himah, uslub yang baik, perkataan yang lembut, bukan dengan cara kasar dan arogan. Mengajak kepada Allah SWT di DPR, di masjid atau di masyarakat.
    Lebih jauh beliau menegaskan bahwa bila dia memiliki bashirah dan dengan cara yang baik tanpa berlaku kasar, arogan, mencela atau ta’yir melainkan dengan kata-kata yang baik.
    Dengan mengatakan wahai hamba Allah, ini tidak boleh semoga Allah SWT memberimu petunjuk. Wahai saudaraku, ini tidak boleh, karena Allah berfirman tentang masalah ini begini dan Rasulullah SAW bersabda dalam masalah itu begitu. Sebagaimana firman Allah SWT:
    Serulah kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. (QS An-Nahl: 125).
    Ini adalah jalan Allah dan ini adalah taujih Rabb kita. Firman Allah SWT:
    Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu? (QS Ali Imran: 159)
    Dan tidak merubah dengan tangannya kecuali bila memang mampu. Seperti merubha isteri dan anak-anaknya, atau seperti pejabat yang berpengaruh pada sebuah lembaga. Tetapi bila tidak punya pengaruh, maka dia mengangkat masalah itu kepada yang punya kekuasaan dan memintanya untuk menolak kemungkaran dengan cara yang baik.

    c. Fatwa Ketiga
    Majalah Al-Ishlah pernah juga bertanya kepada Syeikh yang pernah menjadi Mufti Kerajaan Saudi Arabia. Mereka bertanya tentang hukum masuknya para ulama dan duat ke DPR, parlemen serta ikut dalam pemilu pada sebuah negara yang tidak menjalankan syariat Islam. Bagaimana aturannya?
    Syaikh Bin Baz menjawab bahwa masuknya mereka berbahaya, yaitu masuk ke parlemen, DPR atau sejenisnya. Masuk ke dalam lembaga seperti itu berbahaya namun bila seseorang punya ilmu dan bashirah serta menginginkan kebenaran atau mengarahkan manusia kepada kebaikan, mengurangi kebatilan, tanpa rasa tamak pada dunia dan harta, maka dia telah masuk untuk membela agam Allah SWT, berjihad di jalan kebenaran dan meninggalkan kebatilan. Dengan niat yang baik seperti ini, saya memandang bahwa tidak ada masalah untuk masuk parlemen. Bahkan tidak selayaknya lembaga itu kosong dari kebaikan dan pendukungnya.
    Bila dia masuk dengan niat seperti ini dengan berbekal bashirah hingga memberikan posisi pada kebenaran, membelanya dan menyeru untuk meninggalkan kebatilan, semoga Allah SWT memberikan manfaat dengan keberadaannya hingga tegaknya syariat dengan niat itu. Dan Allah SWT memberinya pahala atas kerjanya itu.
    Namun bila motivasinya untuk mendapatkan dunia atau haus kekuasaan, maka hal itu tidak diperbolehkan. Seharusnya masuknya untuk mencari ridha Allah, akhirat, membela kebenaran dan menegakkannya dengan argumen-argumennya, niscaya majelis ini memberinya ganjaran yang besar.

    d. Fatwa Keempat
    Pimpinan Jamaah Ansharus sunnah Al-Muhammadiyah di Sudan, Syaikh Muhammad Hasyim Al-Hadyah bertanya kepada Syaikh bin Baz pada tanggal 4 Rabi’ul Akhir 1415 H. Teks pertanyaan beliau adalah:
    Dari Muhammad Hasyim Al-Hadyah, Pemimpin Umum Jamaah Ansharus-Sunnah Al-Muhammadiyah di Sudan kepada Samahah Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, mufti umum Kerajaan Saudi Arabia dan Ketua Hai’ah Kibar Ulama wa Idarat Al-buhuts Al-Ilmiyah wal Ifta’.
    Assalamu ‘alaikum Wr. Wb. Saya mohon fatwa atas masalah berikut:
    Bolehkah seseorang menjabat jabatan politik atau adminstratif pada pemerintahan Islam atau kafir bila dia seorang yang shalih dan niatnya mengurangi kejahatan dan menambah kebaikan? Apakah dia diharuskan untuk menghilangkan semua bentuk kemungkaran meski tidak memungkinkan baginya? Namun dia tetap mantap dalam aiqdahnya, kuat dalam hujjahnya, menjaga agar jabatan itu menjadi sarana dakwah. Demikian, terima kasih wassalam.
    Jawaban Seikh Bin Baz:
    Wa ‘alaikumussalam wr wb. Bila kondisinya seperti yang Anda katakan, maka tidak ada masalah dalam hal itu. Allah SWT berfirman,”Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan.” Namun janganlah dia membantu kebatilan atau ikut di dalamnya, karena Allah SWT berfirman,”Dan janganlah saling tolong dalam dosa dan permusuhan.” Waffaqallahul jami’ lima yurdhihi, wassalam wr. Wb.
    Bin Baz

    2. Wawancara dengan Syaikh Muhammad bin Shalih Al-’Utsaimin
    Pada bulan Oktober 1993 edisi 42, Majalah Al-Furqan Kuwait mewawancarai Syaikh Muhammad bin shalih Al-’Utsaimin, seorang ulama besar di Saudi Arabia yang menjadi banyak rujukan umat Islam di berbagai negara. Berikut ini adalah petikan wawancaranya seputar masalah hukum masuk ke dalam parlemen.
    Majalah Al-Furqan :. Fadhilatus Syaikh Hafizakumullah, tentang hukm masuk ke dalam majelis niyabah (DPR) padahal negara tersebut tidak menerapkan syariat Islam secara menyeluruh, apa komentar Anda dalam masalah ini?
    Syaikh Al-’Utsaimin : Kami punya jawaban sebelumnya yaitu harus masuk dan bermusyarakah di dalam pemerintahan. Dan seseorang harus meniatkan masuknya itu untuk melakukan ishlah (perbaikan), bukan untuk menyetujui atas semua yang ditetapkan.
    Dalam hal ini bila dia mendapatkan hal yang bertentangan dengan syariah, harus ditolak. Meskipun penolakannya itu mungkin belum diikuti dan didukung oleh orang banyak pada pertama kali, kedua kali, bulan pertama, kedua, ketiga, tahun pertama atau tahun kedua, namun ke depan pasti akan memiliki pengaruh yang baik.
    Sedangkan membiarkan kesempatan itu dan meninggalkan kursi itu untuk orang-orang yang jauh dari tahkim syariah merupakan tafrit yang dahsyat. Tidak selayaknya bersikap seperti itu.
    Majalah Al-Furqan : Sekarang ini di Majelis Umah di Kuwait ada Lembaga Amar Ma’ruf Nahi Munkar. Ada yang mendukungnya tapi ada juga yang menolaknya dan hingga kini masih menjadi perdebatan. Apa komentar Anda dalam hal ini, juga peran lembaga ini. Apa taujih Anda bagi mereka yang menolak lembaga ini dan yang mendukungnya?
    Syaikh Al-Utsaimin: Pendapat kami adalah bermohon kepada Allah SWT agar membantu para ikhwan kita di Kuwait kepada apa yang membuat baik dien dan dunia mereka. Tidak diragukan lagi bahwa adanya Lembaga Amar Makmur Nahi Munkar menjadikan simbol atas syariah dan memiliki hikmah dalam muamalah hamba Allah SWT. Jelas bahwa lembaga ini merupakan kebaikan bagi negeri dan rakyat. Semoga Allah SWT menyukseskannya buat ikhwan di Kuwait.
    Pada bulan Zul-Hijjah 1411 H bertepatan dengan bulan Mei 1996 Majalah Al-Furqan melakukan wawancara kembali dengan Syaikh Utsaimin:
    Majalah Al-Furqan: Apa hukum masuk ke dalam parlemen?
    Syaikh Al-’Utsaimin: Saya memandang bahwa masuk ke dalam majelis perwakilan (DPR) itu boleh. Bila seseorang bertujuan untuk mashlahat baik mencegah kejahatan atau memasukkan kebaikan. Sebab semakin banyak orang-orang shalih di dalam lembaga ini, maka akan menjadi lebih dekat kepada keselamatan dan semakin jauh dari bala’.
    Sedangkan masalah sumpah untuk menghormati undang-undang, maka hendaknya dia bersumpah unutk menghormati undang-undang selama tidak bertentangan dengan syariat. Dan semua amal itu tergantung pada niatnya di mana setiap orang akan mendapat sesuai yang diniatkannya.
    Namun tindakan meninggalkan majelis ini buat orang-orang bodoh, fasik dan sekuler adalah perbuatan ghalat (rancu) yang tidak menyelesaikan masalah. Demi Allah, seandainya ada kebaikan untuk meninggalkan majelis ini, pastilah kami akan katakan wajib menjauhinya dan tidak memasukinya. Namun keadaannya adalah sebaliknya. Mungkin saja Allah SWT menjadikan kebaikan yang besar di hadapan seorang anggota parlemen. Dan dia barangkali memang benar-benar mengausai masalah, memahami kondisi masyarakat, hasil-hasil kerjanya, bahkan mungkin dia punya kemampuan yang baik dalam berargumentasi, berdiplomasi dan persuasi, hingga membuat anggota parlemen lainnya tidak berkutik. Dan menghasilkan kebaikan yang banyak. (lihat majalah Al-Furqan – Kuwait hal. 18-19)
    Jadi kita memang perlu memperjuangkan Islam di segala lini termasuk di dalam parlemen. Asal tujuannya murni untuk menegakkan Islam. Dan kami masih punya 13 ulama lainnya yang juga meminta kita untuk berjuang menegakkan Islam lewat parlemen. Insya Allah SWT pada kesempatan lain kami akan menyampaikan pula. Sebab bila semua dicantumkan di sini, maka pastilah akan memenuhi ruang ini. Mungkin kami akan menerbitkannya saja sebagai sebuah buku tersendiri bila Allah SWT menghendaki.

    3. Pendapat Imam Al-’Izz Ibnu Abdis Salam
    Dalam kitab Qawa’idul Ahkam karya Al-’Izz bin Abdus Salam tercantum: Bila orang kafir berkuasa pada sebuah wilayah yang luas, lalu mereka menyerahkan masalah hukum kepada orang yang mendahulukan kemaslahatan umat Islam secara umum, maka yang benar adalah merealisasikan hal tersebut. Hal ini mendapatkan kemaslahatan umum dan menolak mafsadah. Karena menunda masalahat umum dan menanggung mafsadat bukanlah hal yang layak dalam paradigma syariah yang bersifat kasih. Hanya lantaran tidak terdapatnya orang yang sempurna untuk memangku jabatan tersebut hingga ada orang yang memang memenuhi syarat.

    Dari penjelasan di atas dapat dipahami menurut pandangan imam rahimahullah, bahwa memangku jabatan di bawah pemerintahan kafir itu adalah hal yang diperlukan. Untuk merealisasikan kemaslahatan yang sesuai dengan syariat Islam dan menolakmafsadah jika diserahkan kepada orang kafir. Jika dengan hal itu maslahat bisa dijalankan, maka tidak ada larangan secara sya’ri untuk memangku jabatan meski di bawah pemerintahan kafir.
    Kasus ini mirip dengan yang terjadi di masa sekarang ini di mana seseorang menjabat sebagai anggota parlemen pada sebuah pemeritahan non Islam. Jika melihat pendpat beliau di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa menjadi anggota parlemen diperbolehkan.

    4. Pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziyah
    Dalam kitab Thuruq Al-Hikmah, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah (691- 751 H) dalam kitabnya At-Turuq al-Hukmiyah menulis:
    Masalah ini cukup pelik dan rawan, juga sempit dan sulit. terkadang sekelompok orang melewati batas, meng hilangkan hak-hak,dfan mendorong berlaku kejahatan kepada kerusakan serta menjadikasn syariat itu sempi sehingga tidak mampu memberikan jawaban kepada pemeluknya. dan menghalangi diri mereka dari jalan yang benar, yaitu jalan untuk mengetahui kebenaran dan menerapkannya. Sehingga mereka menolak hal tersebut, pada hal mereka dan yang lainnya tahu secara pasti bahwa hal itu adalah hal yang wajib diterapkan namun mereka menyangkal bahwa hal itu bertentangan dengan qowaid syariah.
    Mereka mengatakan bahwa hal itu tidak sesuai yang dibawa rosulullah, yang menjadikan mereka berpikir seperti itu kurang nya mereka dalam memahami syariah dan pengenalan kondisi lapangan atau keduanya, sehingga begitu mereka melihat hal tersebut dan melihat orang-orang melakukan halyang tidak sesuai yang dipahaminya, mereka melakukan kejahatan yang panjang, kerusakan yang besar.mka permasalahannya jadi terbalik.
    Di sisi lain ada kelompok yang berlawanan pendapatnya dan menafikan hukum allah dan rosulnya. Kedua kelompok di atas sama-sama kurang memahami risalah yang dibawa rosulnya dan diturunkan dalam kitabnya, padahal Allah swt. telah mengutus rasulnya dan menurunkan kitabnya agar manusia menjalankan keadilan yang dengan keadilan itu bumi dan langit di tegakkan. Bila ciri-ciri keadilan itu mulai nampak dan wajahnya tampil dengan beragam cara mak itulah syariat allah dan agamanya. Allah swt maha tahu dan maha hakim untuk memilih jalan menuju keadilan dan memberinya ciri dan tanda. maka apapun jalan yang bisa membawa tegaknya keadilan maka itu adalah bagian dari agama, dan tidak bertentangan dengan agama.
    Maka tidak boleh dikatakan bahwa politik yang adil itu berbeda dengan syariat, tetapi sebaliknya justru sesuai dengan syariat, bahkan bagian dari syariat itru sendiri. kami menamakannya sebagai politik sekedar mengikuti istilah yang Anda buat tetapi pada hakikatnya merupakan keadilan allah dan rosulnya.
    Imam yang muhaqqiq ini mengatakan apapun cara untuk melahirkan keadilan maka itu adakah bagian dari agama dan tidak bertentangan dengannya. Jelasnya bab ini menegaskan bahwa apapun yang bisa melahirkan keadilan boleh dilakukan dan dia bagian dari politik yang sesuai dengan syariah. Dan tidak ada keraguan bahwa siapa yang menjabat sebuah kekuasaan maka ia harus menegakkan keadilan yang sesuai dengan syariat. Dan berlaku ihsan bekerja untuk kepentingan syariat meskipun di bawah pemerintahan kafir.

    5. Syaikh Dr. Shalih bin Fauzan
    Syekh Shaleh Alfauzan ditanya tentang hukum memasuki parlemen. Syekh Fauzan balik bertanya, “Apa itu parlemen?” Salah seorang peserta menjawab “Dewan legislatif atau yang lainnya” Syekh, “Masuk untuk berdakwah di dalamnya?” Salah seorang peserta menjawab, “Ikut berperan serta di dalamnya” Syekh, “Maksudnya menjadi anggota di dalamnya?” Peserta, “Iya.”
    Syeikh: “Apakah dengan keanggotaan di dalamnya akan menghasilkan kemaslahatan bagi kaum muslimin? Jika memang ada kemaslahatan yang dihasilkan bagi kaum muslimin dan memiliki tujuan untuk memperbaiki parlemen ini agar berubah kepada Islam, maka ini adalah suatu yang baik, atau paling tidak bertujuan untuk mengurangi kejahatan terhadap kaum muslimin dan menghasilkan sebagian kemaslahatan, jika tidak memungkinkan kemaslahatan seluruhnya meskipun hanya sedikit.”
    Salah seorang peserta, “Terkadang didalamnya terjadi tanazul (pelepasan) dari sejumlah perkara dari manusia.”
    Syeikh: “Tanazul yang dimaksud adalah kufur kepada Allah atau apa?”
    Salah seorang peserta, “Mengakui.”
    Syeikh: “Tidak boleh. adanya pengakuan tersebut. Jika dengan pengakuan tersebut ia meninggalkan agamanya dengan alasan berdakwah kepada Allah, ini tidak dibenarkan. Tetapi jika mereka tidak mensyaratkan adanya pengakuan terhadap hal-hal ini dan ia tetap berada dalam keIslaman akidah dan agamanya, dan ketika memasukinya ada kemaslahatan bagi kaum muslimin dan apa bila mereka tidak menerimanya ia meninggalkannya, apa mungkin ia bekerja untuk memaksa mereka?
    Tidak mungkin kan untuk melakukan hal tersebut. Yusuf as ketika memasuki kementrian kerajaan, apa hasil yang ia peroleh? atau kalian tidak tahu hasil apa yang di peroleh Nabi Yusuf as?
    Atau kalian tidak tahu tentang hal ini, apa yang diperoleh Nabi Yusuf ketika ia masuk, ketika raja berkata kepadanya, “Sesungguhnya kamu hari ini menjadi seorang yang berkedudukan tinggi lagi dipercaya dis isi kami” Nabi Yusuf saat itu menjawab, “Jadikan aku bendaharawan negara karena aku amanah dan pandai.” Maka beliau masuk dan hukum berada di tangannya. Dan sekarang dia menjadi raja Mesir, sekaligus nabi.
    Jadi bila masuknya itu melahirkan sesuatu yang baik, silahkan masuk saja. Tapi kalau hanya sekedar menyerahkan diri dan ridho terhadap hukum yang ada maka tidak boleh. Demikian juga bila tidak mendatangkan maslahat bagi umat Islam, maka masuknya tidak dibenarkan. Para ulama berkata, “Mendatangkan manfaat dan menyempurnakannya, meski tidak seluruh manfaat, tidak boleh diiringi dengan mafsadat yang lebih besar.”
    Para ulama mengatakan bahwa Islam itu datang dengan visi menarik maslahat dan menyempurnakannya serta menolak mafsadah dan menguranginya. maksudnya bila tidak bisa menghilangkan semua mafsadat maka dikurangi, mendapatkan yang terkecil dari dua dhoror, itu yang diperintahkan. Jadi tergantung dari niat dan maksud seseorang dan hasil yang diperolehnya. Bila masuknya lantaran haus kekuasaan dan uang lalu diam atas segala penyelewengan yang ada, maka tidak boleh. Tapi kalau masuknya demi kemaslahatan kaum muslimin dan dakwah kepada jalan Allah, maka itulah yang dituntut. Tapi kalau dia harus mengakui hukum kafir maka tidak boleh, meski tujuannya mulia. seseorang tidak boleh menjadi kafir dan berkata “Tujuan saya mulia, saya berdakwah kepada Allah,” tidak tidak boleh itu.”
    Salah seorang peserta, “Apa yang menjadi jalan keluarnya?”
    “Jalan keluarnya adalah jika memang di dalamnya ada maslahat bagi kaum muslimin dan tidak menghasilkan madharat bagi dirinya, maka hal tersebut tidak bertentangan. Adapun jika tidak ada kemaslahatan di dalamnya bagi kaum muslimin atau hal tersebut mengakibatkan adanya kemadorotan yaitu pengakuan yaitu pengakuan akan kekufuran, maka hal tersebut tidak diperbolehkan” (Rekaman suara)

    6. Syaikh Abdullah bin Qu’ud
    Sebagian orang-orang meremehkan partai-partai politik Islam yang terdapat di sejumlah negara-negara Islam seperti Aljazair, Yaman, Sudan dan yang lainnya. Mereka yang ikut didalamnya dituduh dengan tuduhan sekuler dan lain-lainnya. Apa pendapat Anda tentang hal tersebut? Sikap atau peran apa yang harusnya dilakukan oleh kaum muslimin untuk menyikapi kondisi tersebut?
    Jawaban : Akar persoalan dari semua itu adalah adanya dominasi sebagian para dai terhadap yang lainnya. Dan saya berpendapat bahwa seorang muslim yang diselamatkan Allah dari malapetaka untuk memuji Allah dan bersyukur kepada-Nya serta berdoa untuk saudara-saudaranya di Sudan, Aljazair, Tunisia dan negara-negara lainnya, ataupun bagi kaum muslimin yang berada di negeri-negeri yang jelas-jelas kafir.
    Dan jika hal tersebut tidak memberikan manfaat kepada mereka, aku berpendapat minimal jangan memadhorotkan mereka. Karena sampai sekarang tidak ada bentuk solidaritas yang nyata kepada para dai tersebut padahal mereka telah mengalami berbagai ujian dan siksaan.
    Dan kita wajib mendoakan kaum msulimin dan manaruh simpati kepada mereka di setiap tempat. Karena seorang mokmin adalah saudara bagi muklmin yang lainnya, jika mendengar kabar yang baik mengenai saudaranya di Sudan, Aljazair, Tunisia atau dinegeri mana saja maka hendaknya ia merespon positif dan seakan-akan ia berkata:
    “Wahai kiranya saya ada bersama-sama mereka, tentu saya mendapat kemenangan yang besar” (QS. An-Nisaa: 73).
    Dan apa bila mendengar malapetaka yang menimpa mereka, maka hendaklah ia mendoakan untuk saudarnya-saudaranya yang sedang diuji di negeri mana saja, supaya Allah melepaskan mereka dari orang-orang yang sesat dan menjadikan kekuasaan bagi kaum muslimin dan hendaklah ia memuji Allah karena telah menjaga dirinya.
    Jangan sampai ada seseorang yang bersandar dengan punggungnya di negeri yang aman lalu mencela orang-orang atau para dai yang berjuang demi Islam di bawah kedholiman dan keseweng-wenangan dan intimidasi. Tidak diragukan lagi bahwa hal ini merupakan tindakan yang tidak fair. boleh jadi engkau akan mendapat ujian jika Anda tidak merespon dengan perasaan Anda apa yang dirasakan oleh kaum muslimin yang sedang mengalami ujian dari Allah..
    Demikian petikan beberapa pendapat para ulama tentang dakwah lewat pemilu, partai politik, parlemen dan sejenisnya. Semoga ada manfaatnya.
    Wallahu a’lam bishshawab, wassalamu ‘alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
    Ahmad Sarwat, Lc.

  43. entong said

    assalamu’alaikum

    maaf, karena saya orang yang awam dalam masalah haram’gak pemilu, saya cuma mau berkomentardan bertanya, buat yang gak setuju pemilu…

    1)apa cara terbaik untuk bisa menegakkan hukum Allah di Indonesia, dan dunia tentunya, jika kita tidak ingin terlibat pemilu?
    2)bagaimana hukumnya menikmati produk-produk dari demokrasi itu sendiri, karena setahu saya, sistem ekonomi kita bukan sistem ekonomi Islam, melainkan sistem ekonomi liberalis yang buatan manusia, padahal tidak ada larangan untuk tidak terlibat di dalam sistem ekonomi(perdagangan dll)sehingga boleh saja ditinggalkan- sehingga kalau mau konsisten dengan pilihan mengharamkan pemilu, maka kita tidak boleh ikut ambil bagian termasuk dalam hal apapun di dalamnya-tidak hanya ekonomi, melainkan juga termasuk pendidikan yang notabene adalah pendidikan sekuler-?

    kalau komentar sih, sebenarnya saya merasa dengan keterlibatan dipemilu, kita bisa melakukan sebuah hal yang saya yakin tidak akan dilakukan oleh pemerintahan orang-orang kafir. sebagai contoh adalah pembubaran ahmadiyah. pembubaran ahmadiyah hanya bisa dilakukan oleh mereka yang mengerti betul kesesatan ahmadiyah. kalau pemerintahan kafir, apalagi yang didukung oleh musuh-musuh Islam, pembubaran ahmadiyah seperti jauh panggang dari api. itu berarti dakwah nahi mungkar bisa kita lakukan.
    yang kedua adalah kita bisa menerapkan peraturan yang melenggangkan jalan dakwah, coba bayangkan jika yang memerintah adalah orang kafir, saya yakin pasti dakwah semua umat Islam akan dihambat. bisa saja dakwah salafy pun akan diberantas. bagaimana caranya supaya tidak diberantas, gerakan dakwah yang ada? menurut saya, salah satu jalan adalah dengan memerintah. yang ketiga, coba deh bayangkan jika yang memerintah orang-orang kafir, berapa banyak kemudaratan yang terjadi jika mereka yang memimpin? saya yakin teman-teman salafy gak pengen yang memimpin adalah orang-orang kafir kan? yang keempat, ada pernyataan bahwa dengan keterlibatan kita di pemilu belum tentu akan merubah dan menghapuskan demokrasi dan menggantikannya dengan hukum Islam. tapi, saya mengingatkan bahwa di dalam demokras(pemilu)terdapat sebuah aturan yang dinamakan referendum. di dalam referendum, pemerintah dapat meminta kepada masyarakat untuk meumtuskan suatu hal. nah, dengan referendum, pemerintahan yang menginginkan tegaknya hukum Islam dapat menggunakan referendum tersebut untuk menegakkan hukum Islam, atatu dengan jal;an, jika partai A misalnya yang menngunakan Islam dan menginginkan tegaknya hukum Islam menjadi pemenang pemilu, maka dengan memanfaatkan suara terbanyak, UU negara dapat dirubah menjadi UU berdasarkan syariat. ini menurut saya loh

    pertanyaan lanjutan
    bagaimana sihpandangan ulama salafy tentang kerajaan, karena setahu saya kerajaan pun bukan bagian dari hukum Islam, sedangkan negara-negara Arab banyak yang menggunakan sistem kerajaan???

  44. abu aisyah said

    Assalaamu’alaykum

    Maaf ustadz saya mohon penjelasan…

    Jika sebaiknya kita ikut serta dalam PEMILU, maka partai islam manakah yang sebaiknya kita pilih?
    Soalnya bila melihat realita di negeri kita, ada beberapa partai islam baik yang memakai asas islam maupun yang tidak.

    Syukron.

  45. syahbani said

    Saya baru belajar agama : Apabila umat islam tidak ikut pemlu dan orang-orang kafir berbondong-bondong ikut pemilu terus yang menang dan menduduki parlemen orang-orang kafir juga presidennya orang kafir bisa dibayangkan betapa mereka akan mengeluarkan kebijakan antara lain :
    1. Pelarangan berpaian muslimah
    2. Pengajian-pengajian dibatasi
    3. Sistem Pendidikan mengikuti cara orang kafir
    4. Mungkin dipersulit membangun saran ibadah dan pendidikan agama
    5. Bantuan-bantuan dari dunia islam ditutup.
    6. dsb
    bisa dibayangkan saya yang bodoh agamapun kalau melihat keadaan seperti itu sangat sedih. Yang penting berprasangka baik kepada saudar kita yang katanya memperjuangkan islam lewat parlemen/pemilu. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk anak cucu kita. Kalu kita mengikuti fatwa ulama yang tidak tahu kondisi indonesia dan latar belakang sejarahnya apalagi menyangkut yang sifatnya lahan perbedaan pendapat maka bisa jadi kita termasuk orang yang mundur ke balakang.Mohon maaf lahir dan bathin.

  46. abu shofiyah said

    seandainya untuk pemilihan presiden, mungkin agak mudah, tapi saya yakin tidak bisa/sangat sulit untuk diterapkan dalam pemilihan anggota dpr, karena sangat jarang kita bisa tahu siapa yang bisa di pilih. ada begitu banyak partai yang mengaku islam, mereka saling mengklaim dirinyalah yang berada di atas kebenaran. bisa anda jaab bagaimana keadaan untuk indonesia sekarang ? karena jawaban yang pendek akan lebih berguna dan menghindari kemungkinan penyalahgunaan pendapat anda.

  47. BT said

    Jika ada yang berpendapat bahwa pemilihan umum adalah bagian dari system demokrasi dan demokrasi tidak boleh kita ambil karena tidak islami, kita pastikan system demokrasi adalah system jahili (tidak islami) karena berasal dari peradaban barat, tetapi apakah kita dilarang mengambil salah satu bagian dari system itu yang sekiranya tidak bertentangan dengan islam?

    Dan tidak menjadi masalah sebenarnya ketika kita terus meneriakkan demokrasi itu sistem kufur diluar sistem, sembari menghancurkan dan mengaburkan substansi demokrasi dari dalam sistem pemerintahan. Semuanya saling bersinergi. Seperti menghancurkan dan mengaburkan opini teroris yang melekat pada kaum muslimin dan selayaknya peradaban barat juga melakukan penghancuran substansi ideologi islam dengan paham sekulernya yang memisahkkan antara Negara dan Agama.

    Kita harus memahami bahwa saat ini tengah berlangsung perang pemikiran bukan hanya sekedar perang ideologi peradaban, akan tetapi juga perang konsep tentang tatanan peradaban dunia.

    Masuk atau tidak dalam pemerintahan adalah pilihan dalam strategi perang itu, karena proses penghancuran islam juga menggunakan opini dan sistem kekuasaan. Kita harus obyektif bahwa kepentingan barat juga merasuk kedalam sistem pemerintahan diberbagai lini kehidupan baik dalam bentuk sistem maupun manusia. Oleh karena itu gerakan islam juga harus melakukan hal serupa baik dalam tataran kultural maupun struktural dan bersikap adil dalam pelaksanaanya.
    ” Dan perangilah mereka sehingga tidak ada lagi fitnah dan Agama itu hanya untuk Allah semata. Jika mereka berhenti, maka tiada permusuhan lagi kecuali terhadap orang-orang zalim. Bulan Haram dengan bulan haram, dan pada sesuatu yang patut dihormati berlaku hukum Qishash. Oleh karena itu, barang siapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia seimbang dengan seranganya terhadapmu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah bersama orang-orang yang takwa”. (Al-Baqarah 193-194)

    Tentang Demokrasi

    Sesungguhnya demokrasi saat ini mengalami deviasi makna. Tiap negara memiliki pemahaman sendiri. Demokratis di sebuah negara belum tentu demokratis di negara lain. Kaum muslimin yang mengharamkan demokrasi memahaminya sebagai bentuk pemerintahan rakyat dengan kedaulatan tertinggi di tangan rakyat. Adapun di dalam Islam, kedaulatan tertinggi di tangan Allah Swt, bukan manusia; La Hukma Illa Lillah. Itu adalah perkataan yang benar, tetapi konteksnya tidak tepat. Tidak ada satupun aktivis Islam yang berbicara demokrasi dan mengambil manfaatnya benar-benar meyakini kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat. Sama sekali tidak terlintas dalam pikiran mereka pemahaman seperti itu.

    Setiap muslim, apalagi mufti harus bertindak hati-hati dalam memberikan penilaian. Terlalu mudah memvonis syirk atau haram sama bahayanya dengan terlalu mudah dalam membolehkannya. Jika kita belum mengetahui betul masalah yang dihadapi, bertanyalah kepada ahlinya dalam hal ini, pakar atau pengamat politik. Jangan sampai fatwa yang keluar membuat gamang perjuangan yang sedang dilakukan atau dimanfaatkan musuh-musuh dakwah Islam untuk memarjinalkan politik umat Islam.

    Dalam hal ini, ada kaidah yang telah disepakati para ulama, Siapa yang menetapkan hukum sesuatu padahal dia tidak mengetahui secara pasti sesuatu tersebut, ketetapan hukumnya dianggap cacat walau secara kebetulan benar.

    Harus diakui bahwa tidak ada kesamaan pandangan tentang makna demokrasi. Jadi, fatwa hukum yang diberikan pun tidak baku keharaman dan ke-syirk-annya. Kita pun dapat mengembalikan urusan itu kepada baraatul ashliyah (hukum awal)nya, yaitu mubah.

    Ada pula yang memandang demokrasi berasal dari Barat yang kafir. Oleh karena itu, demokrasi (adalah) pola alien yang masuk ke dalam negeri-negeri muslim. Jika alasan itu dijadikan dasar pengharaman demokrasi, sesungguhnya hal itu tidak tepat. Memang benar demokrasi berasal dari sistem Barat. Namun, tidak ada yang mengingkari bahwa Rasulullah Saw pernah menggunakan cara orang Majusi (Persia) ketika Perang Ahzab, yaitu menggali khandaq (parit besar) atas usul sahabatnya dari Persia, Salman al Farisi. Nabi Saw pun memanfaatkan jasa tawanan Perang Badr untuk mengajarkan baca tulis kepada anak-anak kaum muslimin walaupun tawanan itu musyrik.

    Rasulullah Saw pernah pula membubuhkan stempel ketika mengirim surat dakwah kepada para penguasa sekitar Jazirah Arab sebagai bentuk pengakuan beliau terhadap kebiasaan yang mereka lakukan agar mereka mau menerima surat dakwahnya. Jadi, tidak ada satu pun ketetapan syariat yang melarang mengambil kebaikan dari pemikiran teoritis dan pemecahan praktis nonmuslim dalam masalah dunia selama tidak bertentangan dengan nash yang jelas makna dan hukumnya serta kaidah hukum yang tetap. Sekali lagi pemecahan teoritis dan pemecahan praktis.

    Oleh karena hikmah adalah hak muslim yang hilang, sudah selayaknya kita merebutnya kembali. Islam hanya tidak membenarkan tindakan asal comot terhadap segala yang datang dari Barat tanpa ditimbang di atas dua pusaka yang adil, alQuran dan asSunnah.

    Memahami Demokrasi

    Demokrasi adalah sebuah tatanan pemerintahan yang bersumber dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demikian slogan yang sangat terkenal dari Benjamin Franklin tentang definisi demokrasi. Walhasil, demokrasi memberikan kepada manusia dua hal :
    1. Hak Membuat Hukum (legislasi).
    2. Hak Memilih Penguasa.

    Memahami Demokrasi Dalam Pembuatan Hukum

    Untuk lebih mudahnya, kami akan jelaskan diawal bahwa kewenangan rakyat untuk Membuat Hukum yang bertentangan dengan islam adalah haram dan besifat ushul (mendasar). Sedangkan dalam sistem memilih penguasa/ kepala negara hal tersebut masih dapat didiskusikan…. dan bersifat furu’ (cabang). Karena juga banyak dalil yang membolehkan untuk masuk dan mengelola pemerintahan untuk menjalankan syariat islam.

    Mengapa demokrasi kufur? demokrasi itu kufur bukan karena konsepnya bahwa rakyat menjadi sumber kekuasaan, melainkan karena konsepnya bahwa manusia berhak membuat hukum (kedaulatan di tangan rakyat) yang boleh jadi itu bertentangan dengan hukum Allah. Kekufuran demokrasi dari segi konsep kedaulatan rakyat tersebut sangat jelas, sebab menurut Aqidah Islam, yang berhak membuat hukum hanya Allah SWT, bukan manusia. Firman Allah SWT (artinya) : “Menetapkan hukum hanyalah hak Allah.” (QS Al-An’aam : 57) Walaupun ayat tersebut bersifat umum, tapi itulah titik kritis dalam demokrasi yang sungguh bertentangan secara frontal dengan Islam. Pada titik itulah, demokrasi disebut sebagai sistem kufur. Sebab sudah jelas, memberi hak kepada manusia untuk membuat hukum yang bertentangan dengan hukum syara’ adalah suatu kekufuran. Firman Allah SWT (artinya) : “Barangsiapa yang tidak menetapkan hukum dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang kafir.” (QS Al-Maa`idah : 44)

    Dalam demokrasi, kekuasaan legislatif (membuat dan menetapkan hukum) secara mutlak berada di tangan rakyat. Sementara, dalam sistem syura (Islam) kekuasaan tersebut merupakan wewenang Allah. Dialah pemegang kekuasaan hukum tertinggi. Wewenang manusia hanyalah menjabarkan dan merumuskan hukum sesuai dengan prinsip yang digariskan Tuhan serta berijtihad untuk sesuatu yang tidak diatur oleh ketentuan Allah. Jadi, Allah berposisi sebagai al-Syâri’ (legislator) sementara manusia berposisi sebagai faqîh (yang memahami dan menjabarkan) hukum-Nya.

    Demokrasi Barat berpulang pada pandangan mereka tentang batas kewenangan Tuhan. Menurut Aristoteles, setelah Tuhan menciptakan alam, Dia membiarkannya. Dalam filsafat Barat, manusia memiliki kewenangan legislatif. Sementara, dalam pandangan Islam, Allah-lah pemegang otoritas tersebut. batas yang membedakan antara sistem syariah Islam dan Demokrasi Barat.

    Adapun hal lainnya seperti membangun hukum atas persetujuan umat, pandangan mayoritas, orientasi pandangan umum, dan sebagainya adalah sejalan dengan Islam dan dapat dimusyawarahkan, jika dilandasi dengan Akidah Islamiyyah. Kenapa demikian?

    Bagaimanakah sikap kita dalam mematuhi produk Hukum yang ada di Negeri ini. Padahal itu bukan berasal dari Produk hukum yang bukan islami. Sebagai contoh apa hukumnya kita mematuhi hukum berlalu lintas, memakai helm misalnya? Haramkah…? Berdosakah…?

    Ketahuilah Islam datang selain untuk masalah Tauhid, perbaikan Akhlak dan lain sebagainya, salah satunya adalah untuk memberi kemaslahatan dan menolak mafsadat.

    Dalam menentukan sebuah kesepakatan (Musyawarah) ada 2 hal yang keduanya harus dibedakan:
    1. Bila yang dimusyawarahkan itu berkaitan dengan sesuatu yang sudah ada ketentuan hukumnya / nash syara’nya, maka dalam hal ini pendapat manusia adalah dilarang. Tidak boleh dikurangi dan tidak boleh ada bid’ah sedikitpun. Manusia hanya boleh bermusyawarah tentang teknis pelaksanaanya saja. Sebagai contoh bila dalam musyawarah itu akan dibahas masalah status minuman kemaksiatan, maka dalam hal ini tidak boleh ada pendapat manusia yang mendukung. Sebab statusnya sudah jelas Haram, yang perlu dimusyawarakan adalah masalah uslub (teknis) pelarangannya dilapangan, misalnya siapa bagian operasi sweping di toko-toko minuman, siapa bagian memburu produsennya, siapa yang menghukum pelakunya dll.

    2. Bila yang dimusyawarahkan itu berkaitan dengan masalah Uslub (Teknis) maka boleh pendapat manusia diminta. Dalam hal ini ada 2 macam
    a. Uslub (Teknis) yang mencakup bidang keahlian khusus,
    b. Teknis yang mencakup hal-hal yang diketahui oleh orang banyak

    A. Uslub (teknis) yang berkaitan dengan bidang khusus, maka yang diambil pendapat (yang diajak musyawarah) hanya pendapat orang yang ahli tentang masalah itu. Hal ini pernah dicontohkan oleh Rasulullah saw pada waktu menentukan strategi di Perang Badar Al Kubra, Beliau berpendapat untuk memenangkan pertempuran pasukan harus menguasai tempat tertentu, tetapi kemudian ada seorang shahabat (Khubab bin Mundhir) yang menanyakan kepada beliau apakah hal ini pendapat beliau ataukah wahyu dari Allah. Bila wahyu maka tidak akan dibantah, tetapi bila hal ini pendapat nabi, maka Khubab mengusulkan untuk menempati sebuah wadi (oase) di medan Badar. Rasulullah kemudian menjelaskan ini bahwa hal ini adalah pendapat beliau pribadi, dan kemudian beliau menarik pendapatnya dan kemudian menerima pendapat Khubab sebab Khubab adalah orang yang tinggal di daerah tersebut dan merupakan orang yang paling kenal dengan medan pertempuran, seraya mengabaikan pendapat pribadi dan pendapat shahabat-shahabat yang lain.

    B. Bila yang dimusyawarahkan adalah dalam hal Uslub (Teknis) yang telah dimengerti oleh banyak orang maka dalam hal ini pendapat mayoritas-lah yang dipakai. Kita dapat mengambil ibroh dari kisah terjadinya perang Uhud. Rasulullah sebenarnya menginginkan pasukan bertahan di dalam kota, akan tetapi mayoritas shahabat (terutama shahabat-shahabat yang usianya masih muda) memilih menunggu musuh di luar kota Madinah. Karena suara mayoritas menghendaki menunggu musuh di luar kota, maka Rasulpun memutuskan untuk menunggu musuh di luar kota, walaupun beliau sendiri menginginkan di dalam kota. Bertahan dalam kota atau menunggu musuh di luar kota adalah masalah-masalah teknis (strategi) pertempuran yang diketahui oleh banyak orang, karena semua shahabat adalah penduduk kota Medinah,yang mengerti seluk beluk kota Medinah. Jadi masalah betahan di dalam kota atau menunggu musuh di luar kota bukan masalah wahyu yang sudah dinash.

    Dari sinilah kita bisa mengambil ibroh bahwa dalam masalah-masalah urusan teknis yang telah diketahui banyak orang, maka boleh diambil suara terbanyak.

    Rasul tidak pernah menentukan secara jelas bagaimanakah teknis memilih khalifah/pemimpin negara. Begitu juga peralihan kekuasaan dari satu khalifah ke khalifah yang lain semasa banyak sahabat masih hidup, sehingga menjadi Ijma’ shahabat bahwa boleh menggunakan beberapa uslub untuk memilih khalifah atau kepala negara. Dengan demikian dalam memilih siapakah calon kepala negara/Khalifah boleh dengan banyak teknis dalam hal ini mengambil suara mayoritas juga dapat dilakukan dan menggunakan Ahlul hali wal aqdi (parlemen) Juga dapat dilakukan . Jadi untuk memilih calon kepala negara (khalifah) dalam Islam bisa dicari dengan uslub (teknis) pemilihan umum. Begitu juga dalam pelaksanaan teknis penerapan undang-undang dalam kehidupan bernegara, seperti tata tertib berlalu lintas atau masalah pornografi dan pornoaksi.

    Ada yang berpendapat lebih berbeda lagi, bahwa Rasulullah memperjuangkan islam tidak melewati atau ikut masuk kedalam sistem jahiliyah makkah (dar annadwah) dan ini juga mereka jadikan rujukan untuk menolak dakwah melalui sistem pemerintahan-Allah merahmati saudaraku. Coba kita baca siroh apa yang menyebabkan Rasulullah saw tidak menerima tawaran kafir quraisy mengenai kekuasaan, harta-benda dan wanita. Dalam siroh nabawiyyah dijelaskan bahwa rasulullah menolak tawaran itu semua karena Rasulullah saw diminta untuk meninggalkan dakwah yang diperintahkan oleh Allah dan tidak boleh menyebarkan Risalah Islam kepada Manusia.

    Siapapun yang mengaku dirinya aktifis islam pun tidak akan pernah mau menerimanya, sebagaimana Rasulullah juga menolak tawaran untuk berhenti berdakwah yang diajukan oleh kafir Quraisy.

    Rasulullah memperjuangkan islam dengan cara menyadarkan Manusia baik di Makkah maupun Madinah dan sekitarnya atas kesalahannya menyembah selain Allah swt. dan mengajak mereka untuk menyembah Allah swt dan menerapkan sistem islam ditengah-tengah kehidupan mereka dan juga membentuk kekuatan besar untuk melindungi dakwah rasul dan kaum muslimin dengan mulai mendirikan institusi Pemerintahan Islam di Madinah.

    Esensi Demokrasi Dalam Memilih Penguasa

    Esensi demokrasi, terlepas dari berbagai definisi dan istilah akademis, adalah wadah masyarakat untuk memilih seseorang mengurus dan mengatur urusan mereka. Pimpinannya bukan orang yang mereka benci, peraturannya bukan yang mereka tidak kehendaki, dan mereka berhak meminta pertanggungjawaban penguasa jika pemimpin tersebut salah. Mereka pun berhak memecatnya jika menyeleweng, mereka juga tidak boleh dibawa ke sistem ekonomi, sosial, budaya atau sistem politik yang tidak mereka kenal dan tidak mereka sukai.

    Jika demikiran esensi demokrasinya, di mana letak pertentangannya dengan Islam? Mana dalil yang membenarkan anggapan itu? Siapa saja yang mau merenungi esensi demokrasi, pasti akan mendapati kesamaannya dengan prinsip Islam, Misalnya, Islam mengingkari seseorang yang mengimami orang banyak dalam sholat, sementara makmum membenci dan tidak menyukainya. ”Rasulullah Saw bersabda, Ada tiga orang yang sholatnya tidak dianggat melebihi kepalanya sejengkal pun, lalu beliau menyebut orang yang pertama Orang yang mengimami suatu kaum, sedangkan mereka tidak menyukainya”.(HR Imam ibnu Majah. Al Bushairi berkata dalam az Zawaid, isnad-nya shahih dan perawinya tsiqah dan Ibnu Hibban dalam shahihnya al Mawardi. Keduanya dari Ibnu Abbas).
    ”Sebaik-baik pemimpin kamu kepala pemerintahan- adalah orang yang mencintai kamu dan kamu mencintainya, mendoakan kebaikanmu dan kamu mendoakan kebaikan untuknya. Sejelek-jeleknya pemimpin kamu adalah yang kamu benci dan ia membenci kamu, kamu mengutuknya dan ia mengutuk kamu”. (HR Imam Muslim dari Auf bin Malik).

    AlQuran pun mengecam para penguasa tiran di muka bumi, seperti Firaun, Namrudz, penguas kaum Ad, dan alat-alat penguasa, seperti Hamman dan tentaranya, serta bapak kapitalis dunia, Qarun. Hadis pun mengecam penguasa yang tiranik. ”Rasulullah Saw bersabda: Sesungguhnya di dalam neraka jahanam itu terdapat lembah dan di dalam lembah itu ada sumur bernama Hab-Hab yang Allah sediakan bagi penguasa yang sewenang-wenang dan menentang kebenaran.” (HR Imam Thabrani denga sanad hasan. Begitu pula Imam Hakim dan disahihkan adz Dzahabi).
    ”Dari Muawiyah Ra bahwa Rasulullah Saw bersabda: Sesudahku nanti akan ada pemimpin-pemimpin yang mengucapkan (instruksi) sesuatu yang tidak dapat disangkal. Mereka akan berdesak-desakan masuk neraka seperti berkerubutannya kera” (HR Imam Abu Yala dan Imam at Thabrani dalam Shaih al Jami ash Shaghir).

    Selain itu, ada hadis dari Muawiyah secara marfu (sanadnya sampai ke Nabi Saw): ”Tidaklah suci suatu kaum yang tidak dapat meutuskan perkara dengan benar di kalangan mereka dan orang lemahnya tidak dapat mengambil haknya dari orang yang kuat, melainkan dengan susah payah”(HR Imam at Thabrani dan para perawinya terpercaya menurut Imam al Mundziri dan Imam al Haitsami).

    Masih banyak hadist-hadist serupa yang bertebaran dalam kitab-kitab hadist. Hal itu sekaligus menunjukkan bahwa jiwa demokrasi adanya keseimbangan antara state (negara/pemerintah/penguasa) dengan people (rakyat), persamaan sesama manusia, dan kewajiban meluruskan penguasa yang menyimpang sudah lama ada di dalam Islam. Dalam pidato pertamanya sejak diangkat menjadi khalifah, Abu Bakar ash Shiddiq Ra berkata, ”Wahai manusia! Kalian telah mengangkatku. Oleh karena itu, jika kalian melihat aku berada dalam kebenaran, bantulah aku. Taatilah aku selama aku taat kepada Allah dalam memimpin kalian. Jika aku melanggar Allah, tidak ada kewajiban taat bagi kalian kepadaku”.

    Adapun saat menjadi khalifah, Umar bin Khattab Ra pun pernah berkata, ”Mudah-mudahan Allah memberi rahmat kepada orang yang mau menunjukkan aibku kepadaku”. Beliau berkata pada kesempatan yang lain, ”Hai sekalian manusia! Siapa di antara kalian yang melihat kebengkokan pada diriku, hendaklah dia meluruskanku!” Kemudain, ada salah seorang yang menjawab, ”Demi Allah, wahai putera alKhattab! Jika kami melihat kebengkokan pada diri anda, kami akan meluruskannya dengan pedang kami.”

    Pernah pula ada seorang wanita yang meluruskan kekeliruan Umar tentang mahar wanita, tetapi Umar tidak menganggapnya sebagai bentuk merendahkan harga dirinya. Beliau justru berkata, Benar wanita itu dan Umar yang salah (meski para ulama hadist masih mempersoalkan kesahihan riwayat dua cerita itu). Kita dapat melihat betapa pemuka-pemuka umat itu telah mengajarkan cara hidup yang sejalan dengan prinsip berdemokrasi. Begitu pula, kaum muslimin saat itu yang tidak punya rasa sungkan, apalagi takut untuk mengkritik penguasa yang menyimpang.

    Islam telah mendahului paham demokrasi dengan menetapkan kaidah-kaidah yang menjadi penopang esensi dan substansi demokrasi. Namun, Islam menyerahkan perincian dan penjabarannya kepada ijtihad kaum muslimin sesuai prinsip-prinsip ad Din dan maslahat dunia mereka, perkembangan kehidupan mereka, masa dan tempat, serta perkembangan situasi dan keadaan manusia.

    Sebenarnya, penggunaan istilah-istilah asing seperti demokrasi untuk mengungkapkan makna-makna Islami bukanlah hal yang kita inginkan. Namun, kita tidak mungkin menutup mata karena itulah istilah yang populer digunakan manusia. Dan ini adalah pilihan strategi dan bukan masalah Akidah Islamiyah.

    Justru kita harus mengerti maksudnya agar tidak salah paham atau mengartikannya dengan arti yang tidak sesuai dengan kandungannya atau tidak sesuai dengan maksud orang yang mengucapkannya. Dengan demikian, fatwa yang kita jatuhkan pun sehat dan seimbang. Selain itu kita juga harus mulai mengenalkan istilah-istilah yang sesuai dengan syariat beserta definisi dan pengertianya sejelas-jelasnya. Agar masyarakat mulai tercerahkan pemikirannya dengan pemikiran yang islami.

    Tidak masalah jika istilah-istilah itu datang dari luar kita karena kisaran fatwa/pembuatan hukum bukan pada istilahnya, melainkan esensi dan substansinya. Judi tetaplah judi walau dinamakan SDSB. Khamr tetaplah khamr walau dinamakan jamu. Umar bin Khattab Ra pernah merelakan tidak menggunakan istilah jizyah kepada kaum Nashrani di bawah naungan kekuasaannya karena mereka merasa direndahkan dengan istilah itu. Umar menerimanya sambil berkomentar, Mereka adalah orang-orang bodoh. Mereka menolak nama (bungkus), tetapi menerima isinya.

    Dalam Konteks Indonesia yang sering kita sebut yang terpenting substansi adalah seperti apa yang dilakukan Umar dan Rasulullah pada perjanjian Hudaibiyah. Jika orang-orang non muslim tidak menerima istilah-istilah yang ada dalam Al Qur’an, maka untuk sementara kita menggunakan bahasa-bahasa yang dimengerti oleh publik terlebih dahulu tidak menjadi masalah, yang terpenting kita yang memperjuangkannya mengerti bahwa yang kita perjuangkan adalah hukum-hukum syara’.

    Di dalam Al Qur’an sendiri diakui adanya pluralitas (perbedaan), ingat pluralitas bukan pluralisme. Karena pluralisme sudah menjadi ideologi tersendiri yang menganggap semua agama itu sama sementara didalam Ak Qur’an antara Islam dan kafir tidaklah sama, sementara pluralitas menunjukkan adanya perbedaan (Di Al Qur’an kita sering mendapati kalimat yang menuliskan yahudi, nasrani, kaum munafiq. Dll). Contoh; jika dalam pembahasan RUU APP, apakah dalam konteks istilah harus di Arabkan. Apakah dalam konteks perjuangan penegakkanya tidak boleh menggunakan argumen tidak sesui dengan budaya ketimuran (padahal budaya ketimuran itu identik dengan islam, budaya barat itu identik dengan budaya peradaban barat), selain kita menggunakkan argumen RUU APP/kemaksiatan tidak sesuai dengan Norma Agama. Itu semua hanyalah bahasa diplomasi dalam teknik lobi dan negosiasi dengan non muslim. Sekali lagi yang terpenting saat ini kaum muslimin mengerti bahwa itu adalah aturan yang landasanya syariat islam. Karena itulah yang baru bisa kita lakukan, oleh karena itu proses nasrul fikroh islam ditengah masyarakat harus terus dilakukan. Agar kedepan tidak berbenturan dengan sebagian kaum muslmin yang belum mengerti tentang hukum-hukum syara’.

    Di dalam istilah Islam, ada ahli syura yang tergabung dalam ahlul halli wal aqdi sebagai lembaga perwakilan rakyat. Kepada merekalah aspirasi umat disalurkan, lalu dimusyawarahkan untuk dijalankan penguasa. Imam Ibnu Katsir mengemukakan di dalam tafsirnya dengan mengutip riwayat dari Ibnu Mardawaih dari Ali Ra bahwa ia pernah ditanya tentang maksud azam pada ayat, ”Bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu, kemudian jika kamu telah ber-azam, bertawakkal-lah kepada Allah”. (QS Ali Imran:159). Berkata Ali Ra, Azam adalah keputusan ahlur rayi, kemudian mereka mengikutinya.

    wallahu’alam

  48. FAHRUL said

    ASSALAMU`ALAIKUM
    SESUNGGUHNYA KITA ITU BISA IKUT MEMILIH SELAMA HAL ITU BERSIFAT DARURAT, YANG MENJADI PERMASALAHANNYA ADALAH FATWA SYAIKH UTSAIMIN ITU MEMBOLEHKAN ITU SECARA MUTLAK ATAU TIDAK. APA KITA TAK SADAR BAHWA KEJADIAN JIHAD DI AMBON HANYA SEKEDAR JAWABAN ATAS PERTANYAAN SEORANG IKHWAN SAJA. MOHON BILA MENULIS SEBUAH ARTIKEL PERHATIKAN LAGI MASALAH INI. TAK SEMUA FATWA/ARTIKEL ITU BISA DITAMPILKAN SECARA BEBAS SEPERTI PENDAPAT BOLEHNYA MENIKAHI WANITA BELUM BALIGH,APA IYA KITA TAMPILKAN SECARA BEBAS?!SUNGGUH BESAR ILMU YANG DIAJARKAN NABI MUHAMMAD KEPADA IBNU MA`UD UNTUK TAK MEMBERITAHUKAN KEPADA SIAPAPUN BAHWA UCAPAN LA ILLAHAILALLAH ITU SUDAH BISA MENGANTARKAN MUSLIM KE SURGA KARENA BISA MEMBUAT MUSLIM ITU TAK BERAMAL SHALIH. MOHON INI DIPERHATIKAN. UNTUK ABU FARISH.OH YA SATU LAGI JANGANLAH MENGANGGAP MASIH ADA MASHLAHAT DA;AM SISTEM PEMILU KITA INI. MAAF YA SAYA PUNYA KENALAN YANG MENGETAHUI SEBAGIAN RAHASIA GUDANG REPUBLIK INI.

  49. Di Amerika, sepertinya yang golput juga banyak, kan? Dengan atau tanpa demokrasi, ada kemashlahatan yang tampak. Secara zhahir, sepertinya rakyat Amerika makmur karena mereka mengambil sebab-sebab-nya dan mengembangkan akhlak-akhlak mulia (atau ini karena dominasi sumber informasi dari mereka?). Walaupun secara bathin, mereka tetaplah kebanyakan orang kafir dan negara yang jelas-jelas kafir yang merupakan seburuk-buruk makhluk di sisi Allah.

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 52 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: